BERANDANEWS – Jakarta, Presidium Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Pusat, Illank Radjab, S.H., mendesak Presiden RI untuk segera mencopot Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul mencuatnya polemik dugaan kasus suap di lingkungan Imigrasi yang menyeret nama pejabat tinggi kementerian tersebut.
Desakan tersebut disampaikan setelah munculnya pemberitaan yang menggambarkan adanya saling lempar tanggung jawab antara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan Wakil Menteri Silmy Karim terkait persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Menurut Illank, terlepas dari benar atau tidaknya substansi tuduhan yang berkembang, munculnya situasi di mana menteri dan wakil menteri saling menunjuk pihak lain sebagai pihak yang bertanggung jawab telah menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan krisis tata kelola di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Yang paling memprihatinkan bukan hanya dugaan kasus yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi munculnya kesan bahwa pejabat tertinggi di kementerian justru saling melempar tanggung jawab. Ini menciptakan persepsi buruk di tengah masyarakat dan memperlihatkan adanya persoalan serius dalam manajemen kelembagaan,” ujar Illank dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan, menteri merupakan penanggung jawab utama atas seluruh kebijakan dan tata kelola kementerian. Oleh karena itu, ketika terjadi polemik yang menyeret institusi dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka menteri tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab politik dan administratif.
“Jabatan menteri bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal pertanggungjawaban. Ketika institusi berada dalam pusaran dugaan kasus dan pejabat-pejabatnya saling menyalahkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi marwah negara,” jelasnya.
Illank menegaskan bahwa Presiden perlu mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan kredibilitas pemerintahan. Menurutnya, pencopotan menteri bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan langkah administratif untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus membuka ruang pemeriksaan yang lebih objektif terhadap seluruh pihak yang terkait.
“Presiden tidak boleh membiarkan kementerian strategis ini menjadi arena saling tuding. Jika benar terdapat persoalan serius di dalamnya, maka seluruh pihak harus diperiksa. Namun jika tidak ada persoalan, maka negara juga harus memberikan kepastian kepada publik. Situasi abu-abu seperti sekarang justru merusak kepercayaan masyarakat,” terang Illank.
Presidium Alumni ISMAHI Pusat juga meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan setiap dugaan pelanggaran yang muncul tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat keterlibatan pejabat tinggi negara.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu ranah penegak hukum. Namun dari perspektif tata kelola pemerintahan, fakta adanya polemik terbuka antara Menteri dan Wakil Menteri sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Illank
Illank menambahkan bahwa publik membutuhkan kepastian, bukan tontonan konflik internal di level elite pemerintahan.
“Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang saling lempar kesalahan. Rakyat membutuhkan pejabat yang berani bertanggung jawab. Karena itu kami meminta Presiden segera mengambil langkah tegas demi menjaga kewibawaan negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutupnya.(*)
