KOLOM – Setiap kali sebuah aplikasi atau platform digital mengalami kebocoran data, gelombang protes langsung membubung tinggi di media sosial. Masyarakat berbondong-bondong menghujat korporasi atau instansi pemerintah yang dianggap teledor menjaga aset digital publik.
Tuntutan terhadap jaminan keamanan siber tingkat tinggi menjadi narasi yang lumrah. Namun, di balik riuhnya tuntutan tersebut, terselip sebuah paradoks yang ironis: kita sangat vokal menuntut keamanan dari luar, namun luar biasa lalai dalam menjaga keamanan dari dalam diri sendiri.
Mari kita jujur pada realitas sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang masih menggunakan tanggal lahir sebagai kata sandi akun-akun krusial? Lebih memprihatinkan lagi, benteng pertahanan digital kita sering kali runtuh seketika hanya karena iming-iming materi. Atas nama hadiah gratis, giveaway instan, atau bonus saldo dompet digital yang tidak seberapa, masyarakat dengan sukarela menyerahkan data paling sensitif mereka. Kita kerap melihat orang-orang mengisi formulir daring tak jelas yang meminta nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga foto KTP, hanya demi peluang memenangkan undian fiktif.
Sifat manipulatif dari kejahatan siber modern memang sengaja menyasar titik lemah psikologis manusia: kerentanan terhadap keuntungan instan. Tanpa sadar, kita sedang menggelar karpet merah bagi para pelaku kriminal. Kita menuntut sebuah aplikasi menjadi benteng baja, sementara kita sendiri menukar kunci gerbang rumah digital kita dengan kupon berhadiah palsu atau tautan phishing yang menjanjikan uang kaget.
Sikap dualisme ini menunjukkan adanya mata rantai yang terputus dalam literasi digital kita. Selama ini, edukasi digital yang masif dilakukan baru menyentuh permukaan fungsional—bagaimana cara mengoperasikan gawai, memanfaatkan lokapasar (marketplace), atau menyaring berita hoaks. Kita belum secara serius menyentuh wilayah “kesadaran keamanan siber” (cybersecurity awareness). Akibatnya, masyarakat memiliki keterampilan teknologi yang tinggi untuk mengonsumsi konten dan bertransaksi, namun memiliki pertahanan diri yang sangat rapuh dalam melindungi privasi mereka sendiri.
Masyarakat kita sering kali gagal memahami bahwa di era ekonomi digital, data pribadi adalah komoditas yang nilainya jauh lebih mahal daripada sekadar hadiah hiburan yang mereka incar. Rekam jejak digital yang berserakan—mulai dari nomor ponsel hingga riwayat aktivitas yang dibagikan demi tren media sosial—adalah kepingan teka-teki yang sangat berharga bagi pelaku kejahatan. Melalui metode Social Engineering (rekayasa sosial), data-data ini disusun untuk merancang skema penipuan yang sangat meyakinkan, seperti pembobolan rekening atau pinjaman online ilegal atas nama korban. Keamanan data pada akhirnya bukan lagi sekadar urusan teknis baris kode di peladen (server) korporasi, melainkan urusan perilaku manusia di depan layar gawai.
Melihat skala ancaman yang kian personal dan manipulatif, kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan literasi yang bersifat top-down atau sekadar seminar-seminar formal yang kaku. Kita perlu menggeser paradigma dari keamanan digital berbasis individu menjadi literasi keamanan digital berbasis komunitas. Mengapa komunitas? Karena di sinilah interaksi sosial yang paling intim, dipercaya, dan mampu saling menjaga itu berada.
Literasi berbasis komunitas berarti mengintegrasikan edukasi keamanan digital ke dalam unit-unit sosial terkecil warga. Mengapa kita tidak mulai memasukkan materi tentang modus penipuan berkedok hadiah, bahaya link phishing, dan cara membuat kata sandi yang kuat ke dalam arisan RT, pengajian bulanan, atau kelompok pemuda desa? Ketika seorang ibu rumah tangga mengingatkan tetangganya di grup WhatsApp warga agar tidak tergiur pesan SMS “Selamat Anda Memenangkan Hadiah” yang meminta data diri, di situlah benteng pertahanan digital yang sesungguhnya sedang dibangun.
Komunitas memiliki daya ikat emosional yang tidak dimiliki oleh infografis kementerian. Di dalam komunitas, proses saling mengingatkan (peer-to-peer reminder) jauh lebih efektif memengaruhi perubahan perilaku. Jika seseorang merasa tabu memberikan dompet fisiknya kepada orang asing yang menjanjikan hadiah di jalanan, komunitas harus mampu menumbuhkan rasa tabu dan curiga yang sama ketika mereka diminta menyerahkan data pribadi di ruang siber.
Sudah saatnya kita berhenti memosisikan diri hanya sebagai korban pasif yang tidak berdaya. Tentu saja, korporasi dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum yang mutlak untuk mengamankan infrastruktur mereka. Namun, sistem sekuat apa pun akan runtuh jika penggunanya sendiri bertindak sebagai celah keamanan terbesar akibat teledor oleh iming-iming materi. Keamanan data adalah tanggung jawab kolektif yang berlapis, dan lapis pertahanan pertama ada di ujung jari kita masing-masing.
Penulis
Muhammad Hidayat Lammi
Dosen FIS-H Universitas Negeri Makassar
