BERANDANEWS – Jakarta, Di tengah ramainya spekulasi politik mengenai figur pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden RI, Partai Demokrat mengambil sikap tegas untuk tidak ikut menyodorkan nama kandidat. Partai berlambang bintang mercy tersebut menyatakan menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki koridor hukum tata negara yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, Demokrat memilih menghormati hak prerogatif presiden serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam proses pemilihan nantinya.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY di hadapan awak media.
Menurut AHY, posisi politik tersebut sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan secara matang bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ingatkan Publik Agar Agenda Pembangunan Tetap Berjalan Kondusif
Lebih jauh, AHY mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga stabilitas sosial dan politik agar proses ketatanegaraan dapat berjalan dengan tenang dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa dinamika elite politik di Ibu Kota tidak boleh mengganggu fokus pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat sehari-hari.
Baginya, seluruh agenda pembangunan nasional harus tetap berlanjut tanpa tersandera oleh isu-isu spekulatif yang belum memiliki dasar hukum resmi.
“Janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY menekankan.
Di penghujung keterangannya, AHY kembali menggarisbawahi komitmen partainya untuk berdiri tegak di belakang mekanisme konstitusi tanpa mengajukan daftar nama titipan kepada Kepala Negara.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkasnya.(*)
