32 C
Makassar
November 17, 2026, 2:39 pm
Beranda NEWS MAKASSAR Sisa Hibah Pilkada Sulsel 2024 Tembus Rp163 Miliar, DPRD Minta Anggaran Pilkada...

Sisa Hibah Pilkada Sulsel 2024 Tembus Rp163 Miliar, DPRD Minta Anggaran Pilkada Berikutnya Disiapkan Bertahap Sejak Awal

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo (tenhah) didampingi anggotanya saat rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu Sulsel membajas evaluasi dan persiapan penganggaran Pilkada di Kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

BERANDANEWS – Makassar, Setiap kali pesta demokrasi digelar, anggaran ratusan miliar rupiah harus digelontorkan dari kas daerah. Namun, di balik kemeriahan kontestasi politik tersebut, tersimpan dilema besar: bagaimana memastikan biaya Pilkada tidak mengorbankan anggaran pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan?

Belajar dari pengalaman pada perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 lalu, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyuarakan terobosan baru. Mereka mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan skema dana cadangan—atau semacam sistem cicilan anggaran sejak jauh-jauh hari, minimal mulai tahun 2028 mendatang.

Gagasan ini mencuat dalam rapat evaluasi yang digelar Komisi A DPRD Sulsel bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Makassar, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, menegaskan bahwa memaksakan pembiayaan Pilkada dalam satu tahun anggaran berjalan sangat berisiko mengguncang stabilitas fiskal daerah. Pasalnya, dana ratusan miliar tersebut harus berebut ruang dengan program-program pembangunan prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.

“Skema ini yang ditawarkan ke KPU dan Bawaslu, setidaknya mulai 2028 Pemprov Sulsel sudah menyiapkan dana cadangan. Ibaratnya, skema penyediaan dana yang dicicil, supaya tidak menyerap anggaran satu tahun berjalan. Disiapkan dua atau tiga tahun di awal,” ujar Andi Anwar Purnomo.

Kekhawatiran wakil rakyat ini bukannya tanpa dasar. Pada Pilgub Sulsel 2024 lalu, Pemprov harus menggelontorkan dana hibah fantastis mencapai Rp520 miliar sekaligus dalam satu tahun APBD—masing-masing Rp387 miliar untuk KPU Sulsel dan Rp133 miliar untuk Bawaslu Sulsel.

Ironisnya, dana jumbo yang sempat “mengunci” ruang gerak anggaran daerah itu ternyata tidak terserap seluruhnya. Pada tahun 2026 ini, tercatat ada pengembalian sisa anggaran yang sangat besar: lebih dari Rp130 miliar dari KPU Sulsel dan Rp33 miliar dari Bawaslu Sulsel, atau total mencapai lebih dari Rp163 miliar.

Bagi DPRD Sulsel, angka ratusan miliar yang mengendap lalu dikembalikan tersebut adalah cerminan perlunya perencanaan yang jauh lebih presisi, mengingat banyak kebutuhan mendesak masyarakat di daerah yang sebenarnya sangat menantikan kucuran anggaran pembangunan.

“Ada pengembalian anggaran yang tidak sedikit pada Pilkada 2024, padahal masih ada keperluan anggaran pembangunan yang lebih penting. Kita berharap, anggaran Pilkada nanti disiapkan di awal, walaupun itu dicicil-cicil,” tegas Anwar.

Menghadapi proyeksi agenda politik nasional menuju Pemilu 2029 dan Pilkada yang diperkirakan berlangsung paling lambat 2031, KPU dan Bawaslu Sulsel hingga kini memang belum menyodorkan estimasi rinci kebutuhan anggaran mereka karena masih menunggu finalisasi regulasi serta Peraturan KPU (PKPU) dari pusat. Selain itu, aturan yang ada saat ini masih membebankan pembiayaan Pilkada sepenuhnya kepada APBD, belum dialihkan ke APBN.

Melalui usulan dana cadangan bertahap sejak 2028, DPRD Sulsel berharap penyelenggaraan demokrasi di masa depan tidak lagi menjadi beban kejut bagi keuangan daerah, melainkan berjalan beriringan dengan roda pembangunan dan kesejahteraan warga Sulawesi Selatan.(*)