PBB, Partai Ummat dan PKN Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Pemkot Makassar, Siap Turun Langsung Edukasi Masyarakat

Audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar

BERANDANEWS – Makassar, Tiga partai politik non-parlemen di Kota Makassar menunjukkan sikap politik yang solid dengan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa partai-partai non-parlemen tetap ingin mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD Makassar.

Perwakilan koalisi, Izhar, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar bersilaturahmi, tetapi juga menyatakan komitmen untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” ujar Izhar.

Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat.

Karena itu, koalisi partai non-parlemen siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program penataan kota yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Kota Makassar.

“Kami siap turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.

Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen juga menyatakan dukungan terhadap program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

Izhar menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan kota yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, hasil penataan mulai terlihat di sejumlah titik. Kawasan yang sebelumnya semrawut kini mulai tertata, trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki, dan akses jalan menjadi lebih lancar.

“Kalau program ini belum selesai tentu masih ada yang memberikan kritik. Tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat bisa menilai sendiri bahwa kota menjadi lebih rapi, lebih indah, dan lebih nyaman,” katanya.

Ia menegaskan PBB, Partai Ummat, dan PKN yang sebelumnya turut mengusung pasangan MULIA pada Pilwali Makassar 2024 akan terus mengawal kebijakan yang bertujuan memperbaiki wajah Kota Daeng.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut positif dukungan yang diberikan tiga partai non-parlemen tersebut.

Menurutnya, pembangunan kota tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat bawah.

“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” ujar Munafri.

Ia menilai partai non-parlemen memiliki kekuatan besar karena tetap memiliki kader dan struktur organisasi yang dekat dengan masyarakat.

Karena itu, keterlibatan mereka dinilai penting untuk membantu menyampaikan tujuan berbagai program pemerintah agar lebih mudah diterima oleh warga.

“Partai politik memiliki jaringan sampai ke bawah. Ini adalah kekuatan besar untuk membantu membangun komunikasi publik yang lebih efektif,” jelasnya.

Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi seluruh kekuatan politik tanpa memandang ada atau tidaknya kursi di parlemen.

Baginya, yang terpenting adalah adanya kesamaan visi dalam membangun kota dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan partai-partai non-parlemen dapat melahirkan berbagai program pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah, ada pemberdayaan di dalamnya, dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” tutup Munafri.(*)