BERANDANEWS – Makassar, Kemacetan parah yang melumpuhkan kawasan Jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kembali memuncak dan memeras kesabaran para pengguna jalan, khususnya saat jam krusial berangkat kerja.
Pantauan di lokasi pada Rabu pagi (2/9/2026) memperlihatkan antrean panjang kendaraan yang mengular dan merayap tak berdaya. Di tengah kepungan polusi dan klakson bersahutan, sejumlah petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar tampak mandi keringat berjuang keras mengurai benang kusut lalu lintas.
Sayangnya, perjuangan personel Dishub di lapangan bak berjuang sendiri tanpa tameng hukum yang tegas. Tak terlihat satu pun batang hidung personel Polantas dari Polsek Tamalate maupun Polrestabes Makassar yang bersiaga mendampingi pengaturan di titik kemacetan parah tersebut.
Kondisi ini memantik amarah serta kekecewaan mendalam dari para komuter harian yang menggantungkan nasibnya di jalur vital penghubung Takalar Makassar tersebut.
Rudi, warga Galesong Selatan yang saban hari terpaksa menelan “pil pahit” kemacetan Barombong demi mengadu nasib di Kota Makassar, tak sanggup lagi menahan kekesalannya.
“Apaji ini masa tiap hari ki lewat macet terus! Meski ada pengaturan oleh Dishub, itu tidak mengurangi kepadatan sama sekali. Ini Polisi Lalu Lintas pada ke mana?!” celetuk Rudi dengan nada tinggi dan raut wajah bertekad menagih ketegasan aparat.
Kehadiran Polantas dinilai sangat krusial karena memiliki kewenangan hukum penuh untuk menindak pengendara nakal yang kerap menyerobot jalur dan memperparah simpul kemacetan.
Tanpa adanya ketegasan polisi, imbauan lalu lintas seolah tak beraji di mata para pengguna jalan yang saling serobot demi mengejar waktu.
Warga mendesak kepolisian dan Dishub Kota Makassar segera turun tangan membangun sinergi nyata di lapangan, bukan sekadar membiarkan Jembatan Barombong menjadi “neraka” harian yang merampas waktu dan produktivitas masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pihak Polsek Tamalate maupun Satlantas Polrestabes Makassar masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab ketiadaan personel di lokasi.(*)
