BERANDANEWS — Jakarta, Gelombang desakan penuntasan kasus hukum terhadap oknum wakil rakyat kembali membara di Ibu Kota. Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Senin (9/11/2026).
Massa mahasiswa mendesak Kapolri dan Jaksa Agung turun tangan menginstruksikan Polda Sulsel/Sultra dan Kejati Sultra agar tidak “pilih kasih” serta segera menuntaskan perkara dugaan penipuan dan penggelapan bisnis nikel yang menyeret Teguh Rahmat alias Rahmat
Teguh, anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi Partai Gerindra.
Selain menuntut penahanan dan pelimpahan tersangka ke kejaksaan, KMH mendesak DPP Partai Gerindra mengambil langkah tegas memecat Teguh Rahmat dari keanggotaan partai.
Kronologi Dugaan Penipuan Nikel Rp1,3 Miliar Sejak 2022
Penanggung Jawab Aksi I, Irsan Aprianto Ridham, membeberkan bahwa perkara hukum ini sejatinya telah bergulir sejak tahun 2022 berdasarkan laporan korban seorang pengusaha bernama Rudi Candra.
Kasus bermula saat Teguh Rahmat menawarkan kargo bijih nikel sebanyak 30.000 metrik ton dari lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Dalam transaksi yang dikaitkan dengan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2021 tersebut, korban dilaporkan telah mentransfer dana secara bertahap hingga menembus angka lebih dari Rp1,3 miliar.
Namun, RKAB yang dijanjikan tak kunjung terbit dan dana miliaran rupiah milik korban melayang tanpa kejelasan pengembalian.
“Perkara yang sudah berjalan berlarut-larut sejak 2022 ini harus mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) per 24 Agustus 2026, Teguh Rahmat sebenarnya sudah berstatus tersangka. Jangan sampai aparat terkesan mengulur waktu,” tegas Irsan di depan Mabes Polri.
Soroti Berkas Pingpong Polda-Kejati dan Desak Gerindra Pecat Kader
KMH turut melayangkan kritik atas dinamika bolak-balik (pingpong) berkas perkara antara penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi.
Berkas perkara yang dilimpahkan pada 20 Agustus 2026 dan 10 September 2026 diketahui dikembalikan lagi (P-19) oleh Kejati Sultra pada 18 September 2026 karena dinyatakan belum lengkap.
Massa mendesak penyidik Polda segera memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), menelusuri rekam jejak aliran dana Rp1,3 miliar, serta menyerahkan barang bukti dan tersangka (P-21).
Tak hanya penegakan hukum, KMH meminta DPP Partai Gerindra dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Konawe menegakkan aturan etika organisasi.
“Kami mendesak DPP Partai Gerindra mengevaluasi dan memecat saudara Teguh Rahmat dari keanggotaan partai sesuai AD/ART,” tegas Irsan.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi II, Juslin, menyayangkan terpilihnya Teguh Rahmat sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Konawe pada Musda 17 Oktober 2026 lalu. Ia menegaskan jabatan organisasi olahraga tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan status hukum.
“Jabatan baru di organisasi olahraga tidak boleh jadi alasan melarikan diri dari proses hukum. Integritas wakil rakyat harus diuji di depan hukum yang adil,” pungkas Juslin.
7 Tuntutan Resmi KMH Sultra-Jakarta:
– Instruksi Mabes Polri: Mendorong Polda Sultra menyelesaikan penyidikan dan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk JPU.
– Instruksi Kejagung: Mendorong Kejati Sultra mempercepat penelitian berkas perkara secara objektif.
– Audit Aliran Dana: Mendalami transaksi transfer dana Rp1,3 miliar beserta dokumen perizinan RKAB.
– Tindak Pihak Terkait: Memeriksa dan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
– Sanksi Partai Gerindra: Mendorong DPP Gerindra meninjau status keanggotaan dan memecat Teguh Rahmat.
– Sidang Etik DPRD: Mendorong BK DPRD Konawe menelaah pelanggaran etika legislator.
– Transparansi Publik: Menjamin proses hukum berjalan terbuka dan akuntabel bagi masyarakat.(*)
