KOLOM – Dulu orang berkata, “Jangan percaya semua yang kita dengar.”
Kemudian datang zaman media sosial dan kita mulai berkata, “Jangan percaya semua yang kita baca.”
Sekarang, pada zaman kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), mungkin kita harus menambahkan satu lagi:
Jangan langsung percaya bahkan kepada apa yang kita lihat dan dengar sendiri.
Teknologi telah sampai pada kemampuan membuat wajah seseorang seolah-olah berbicara, padahal ia tidak pernah mengucapkannya. Suara seseorang dapat ditiru. Foto dapat direkayasa. Video dapat dibuat sedemikian rupa sehingga orang awam sulit membedakan mana peristiwa nyata dan mana hasil manipulasi.
Inilah tantangan baru ruang digital kita.
Pada 28 September 2026, Bawaslu Sulawesi Selatan bahkan secara khusus membahas konstruksi hukum pengawasan digital. Bawaslu mengingatkan bahwa perkembangan AI dapat menghasilkan konten manipulatif yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.
Bawaslu RI sebelumnya juga mengingatkan bahwa hoaks, deepfake, manipulasi informasi dan tekanan digital menjadi tantangan yang perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2029.
Namun masalah AI sebenarnya jauh lebih luas daripada urusan pemilu.
Ia menyangkut kehormatan seseorang, keamanan masyarakat, kehidupan sosial, dunia pendidikan, penegakan hukum, bahkan kemampuan kita mempertahankan kebenaran.
Fakta Tidak Lagi Cukup Dilihat
Selama bertahun-tahun kita mengenal ungkapan:
“Ada fotonya.”
Atau:
“Ada videonya.”
Kalimat itu dahulu sering dianggap sebagai bukti terakhir.
Sekarang tidak lagi.
Foto dapat dibuat oleh mesin. Video dapat direkayasa. Suara dapat dikloning. Sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi bisa dibuat seolah-olah benar-benar terjadi.
Karena itu, ukuran kebenaran tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“Ada videonya atau tidak?”
Pertanyaannya harus berkembang:
Dari mana video itu berasal?
Siapa pertama kali mengunggahnya?
Apakah rekamannya utuh?
Kapan dibuat?
Apakah ada sumber pembanding?
Apakah media terpercaya telah melakukan verifikasi?
Adakah kemungkinan manipulasi AI?
Di sinilah literasi digital menjadi kebutuhan, bukan sekadar pengetahuan tambahan.
Dari Fakta, Data, Informasi hingga Fitnah
Kita perlu membedakan beberapa hal.
Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi.
Data adalah catatan mengenai fakta yang dapat diperiksa kembali.
Informasi adalah data yang telah diberikan konteks sehingga mempunyai makna.
Namun ketika fakta dipotong, data dipilih secara sepihak, konteks dihilangkan atau gambar direkayasa, informasi dapat berubah menjadi misinformasi atau disinformasi.
Lebih berbahaya lagi ketika informasi palsu itu sengaja digunakan untuk merusak kehormatan seseorang.
Di situlah persoalannya dapat bergerak menuju fitnah dan persoalan hukum.
AI tidak menciptakan sifat buruk manusia. Tetapi AI dapat membuat kebohongan menjadi lebih cepat, lebih murah dan lebih meyakinkan.
Dulu untuk membuat video palsu yang meyakinkan diperlukan keahlian tinggi dan biaya besar.
Sekarang teknologi tersebut semakin mudah digunakan.
Satu orang dengan perangkat sederhana dapat menghasilkan materi yang kemudian disaksikan ribuan bahkan jutaan orang.
Kecepatan Kebohongan dan Lambatnya Klarifikasi
Persoalan paling serius di media sosial adalah perbedaan kecepatan antara tuduhan dan klarifikasi.
Sebuah video palsu bisa viral dalam hitungan menit.
Klarifikasi mungkin baru keluar beberapa jam kemudian.
Masalahnya, orang yang melihat tuduhan belum tentu melihat klarifikasinya.
Karena itu prinsip lama:
“Nanti juga kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,”
tidak selalu memadai dalam ekosistem digital.
Kebenaran tetap membutuhkan orang yang menjelaskan, media yang memverifikasi, institusi yang bertindak dan masyarakat yang mau memeriksa.
Bawaslu Sulsel bahkan memberikan ilustrasi mengenai bahaya video deepfake yang seolah-olah memperlihatkan peserta pemilu mengeluarkan pernyataan provokatif. Walaupun kemudian diketahui sebagai rekayasa AI, dampaknya mungkin sudah menyebar sebelum klarifikasi muncul.
Inilah masalah besar zaman digital:
kebohongan dapat berlari, sementara kebenaran masih sibuk mengikat tali sepatu.
Siapa yang Harus Mengawasi?
Pertanyaan kemudian muncul:
Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebenaran di ruang digital?
Jawabannya tidak mungkin hanya satu lembaga.
Pemerintah memiliki kewajiban membangun regulasi dan sistem perlindungan.
Aparat penegak hukum mempunyai peranan ketika manipulasi digital memasuki wilayah tindak pidana.
Penyelenggara dan pengawas pemilu harus mengantisipasi manipulasi informasi yang berkaitan dengan proses demokrasi.
Platform digital mempunyai tanggung jawab mengembangkan mekanisme deteksi serta penanganan konten manipulatif.
Media massa memiliki fungsi verifikasi.
Akademisi dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pendidikan serta pemeriksaan fakta.
Tetapi ada satu pengawas yang sering dilupakan:
kita sendiri.
Setiap pemegang telepon genggam sebenarnya sudah menjadi bagian dari rantai distribusi informasi.
Jempol kita bisa menjadi pintu penyebaran kebenaran.
Tetapi jempol yang sama juga dapat menjadi alat penyebaran kebohongan.
Jangan Jadikan Tombol “Share” Sebagai Palu Hakim
Ada kebiasaan yang perlu kita koreksi bersama.
Menerima informasi.
Terkejut.
Marah.
Lalu membagikannya.
Kadang bahkan tanpa membaca sampai selesai.
Dalam zaman AI, kebiasaan seperti ini semakin berbahaya.
Sebelum menekan tombol share, biasakan tiga pertanyaan sederhana:
Benarkah?
Apa buktinya?
Apa manfaat saya menyebarkannya?
Jika menyangkut tuduhan terhadap seseorang, standar kehati-hatiannya harus lebih tinggi lagi.
Semakin berat tuduhannya, semakin kuat bukti yang seharusnya diminta.
Prinsip ini penting karena kehormatan seseorang dapat rusak dalam beberapa menit, sementara pemulihannya mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Teknologi Bukan Musuh
Kita juga jangan salah memahami persoalan.
AI bukan musuh.
AI dapat membantu pendidikan, kesehatan, penelitian, pelayanan publik, usaha, pekerjaan administrasi, bahkan membantu masyarakat memahami persoalan yang sebelumnya rumit.
Persoalannya bukan apakah AI baik atau buruk.
Persoalannya adalah siapa yang menggunakannya, untuk tujuan apa, dan bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan.
Pisau dapat digunakan dokter untuk menyelamatkan manusia.
Pisau yang sama dapat digunakan untuk kejahatan.
Teknologinya sama. Tujuan manusianya yang berbeda.
Karena itu perkembangan AI harus berjalan bersama tiga hal:
literasi, etika dan hukum.
Tanpa literasi, masyarakat mudah tertipu.
Tanpa etika, teknologi mudah disalahgunakan.
Tanpa hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, pelaku manipulasi akan selalu berada beberapa langkah di depan pengawasan.
Kebenaran Membutuhkan Penjaga
Pada akhirnya kita memasuki suatu zaman ketika melihat belum tentu berarti mengetahui.
Mendengar belum tentu berarti benar.
Dan viral sama sekali tidak identik dengan fakta.
Masyarakat harus membangun budaya baru:
verifikasi sebelum amplifikasi.
Periksa sebelum percaya.
Timbang sebelum berkomentar.
Pastikan sebelum membagikan.
Dan jika menuduh seseorang, hadirkan bukti yang dapat diuji.
Karena teknologi boleh semakin pintar, tetapi manusia jangan kehilangan akal sehat.
AI mungkin mampu meniru wajah.
AI mungkin mampu meniru suara.
AI bahkan mungkin mampu menciptakan peristiwa yang tidak pernah terjadi.
Tetapi ada satu hal yang tetap menjadi tanggung jawab manusia:
memilih apakah teknologi akan dipakai untuk menerangi kebenaran atau justru menyamarkan kebohongan.
Sebab di zaman ketika kebohongan dapat dibuat menyerupai fakta, kebenaran tidak cukup hanya ada. Kebenaran harus diperiksa, dijaga dan dibela dengan bukti.
Penulis
Makmur Idrus
