BERANDANEWS – Jakarta, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembentukan regulasi yang adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi transportasi. Salah satu agenda krusial yang tengah dikebut adalah penyelesaian Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, sesaat sebelum menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Erna menyebutkan bahwa RUU LLAJ yang kini berstatus sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI ini disiapkan sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan hingga dua dekade mendatang.
“Pembaruan LLAJ ini harus bermanfaat bagi para pengguna jalan. Ketika sudah disahkan menjadi Undang-Undang, acuannya harus lebih mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, 10–20 tahun ke depan bisa menjadi pedoman mutlak,” ujar Erna di Gedung Nusantara II, Senayan.
Solusi Regulasi Kendaraan Listrik dan Transisi Mobilitas
Erna menyoroti pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (electric vehicle/EV) serta fenomena transformasi mobilitas modern. Menurutnya, payung hukum di sektor transportasi darat tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi.
“Pembaruan teknologi saat ini sangat cepat, seperti tren kendaraan listrik dan transformasi mobilitas terbaru. Undang-undang tentu harus beradaptasi agar bisa diterapkan di lapangan. Tanpa peraturan yang mengikat, ini akan menyulitkan di kemudian hari,” tegasnya.
Terkait tenggat waktu, Komisi V menargetkan pembahasan RUU LLAJ bersama Pemerintah dapat rampung dalam waktu dekat tanpa hambatan berarti.
“Target tentu harus sesegera mungkin. Kalau tidak ada hambatan, targetnya tahun ini harus clear agar masyarakat punya kepastian hukum,” tambah Erna.
Dorong Bantuan Bedah Rumah MBR
Selain memacu kinerja legislasi, Erna memastikan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi V DPR RI tetap berjalan optimal, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur berbasis kemasyarakatan.
Salah satu program prioritas yang terus didorong adalah penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Di sektor perumahan, kami terus mendorong dan mengawal bantuan bedah rumah untuk MBR. Harapannya, mereka bisa menikmati rumah yang lebih layak dan sehat, sehingga taraf hidupnya ikut meningkat,” pungkasnya.(*)
