27 C
Makassar
November 16, 2026, 9:39 am
Beranda NEWS NASIONAL Kabar Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara, Kemnaker beri Klarifikasi

Kabar Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara, Kemnaker beri Klarifikasi

Gedung Danantara Indonesia Jakarta

BERANDANEWS — Jakarta, Jagat media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan oleh kabar yang menyebutkan bahwa kalangan pengusaha kini diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Merespons spekulasi yang memicu kegaduhan di dunia usaha dan kalangan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara memberikan klarifikasi tegas.

Kemnaker memastikan bahwa kabar yang beredar luas itu tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Pemerintah belum pernah menunjuk maupun menetapkan lembaga mana pun untuk bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa institusinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut Danantara—maupun Kemnaker sendiri—sebagai pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” tegas Putri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Aturan Turunan UU Nomor 27 Tahun 2026 Masih Menunggu Konsultasi Publik

Putri memaparkan bahwa ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini masih membutuhkan peraturan pelaksanaan (aturan turunan) agar dapat diterapkan secara operasional.

Oleh karena itu, seluruh aspek teknis—mulai dari tata kelola, sumber pendanaan, mekanisme pertanggungjawaban, hingga organisasi atau lembaga yang berwenang mengelolanya—belum ditetapkan secara final oleh pemerintah.

Sebelum aturan pelaksana tersebut diterbitkan, Kemnaker akan terlebih dahulu membuka ruang dialog melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik bersama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pengusaha, serikat pekerja/buruh, maupun pakar terkait.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Imbauan kepada Pengusaha dan Pekerja Agar Tak Mudah Terprovokasi

Putri menekankan bahwa segala bentuk spekulasi di ruang publik yang mencatut nama lembaga tertentu sebagai pengelola dana pesangon dipastikan tidak memiliki dasar hukum maupun penetapan resmi dari negara.

Kemnaker pun mengimbau para pelaku usaha dan kaum pekerja agar lebih bijak menyaring informasi dan tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.

Setiap perkembangan resmi terkait perumusan aturan ketenagakerjaan dipastikan akan diumumkan secara terbuka melalui saluran resmi pemerintah.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.(*)