BERANDANEWS – Makassar, Sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai mengabaikan aspirasi mahasiswa dengan tidak menemui massa aksi pada demonstrasi sebelumnya, memantik gelombang perlawanan yang lebih besar. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar bersama seluruh elemen yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar kembali turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”, Jumat (19/06).
Ribuan massa aksi memadati titik konsolidasi di Flyover Makassar sebelum bergerak menuju dan mengepung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk protes terhadap sikap legislatif yang dianggap menutup ruang dialog dengan rakyat.
Ketua Umum PC PMII Kota Makassar, Hariandi, yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Cipayung Plus, menegaskan bahwa perluasan gerakan ini merupakan konsekuensi langsung dari sikap DPRD Sulsel yang dinilai tidak menghargai aspirasi publik.
«“Pada aksi sebelumnya, ratusan kader PMII hadir menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional di rumah rakyat. Namun tidak satu pun unsur pimpinan maupun anggota DPRD Sulsel yang bersedia menemui massa aksi secara langsung. Aspirasi hanya diterima secara administratif melalui bagian penyaluran aspirasi. Ini menunjukkan buruknya komitmen dialog dan keterbukaan lembaga legislatif terhadap kritik masyarakat,” tegas Hariandi dalam orasinya.»
Menurutnya, aksi hari ini menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa tidak akan surut menghadapi sikap abai para pemegang kekuasaan. PMII Makassar kemudian mengonsolidasikan kekuatan bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus untuk memperluas tekanan politik terhadap para pengambil kebijakan.
Hariandi menilai berbagai persoalan nasional dan daerah saat ini menunjukkan adanya krisis tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Aliansi menyoroti ketimpangan antara klaim pertumbuhan ekonomi nasional dengan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi tekanan daya beli, tingginya biaya hidup, serta ketidakpastian lapangan pekerjaan.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran akibat maraknya tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi dan ruang kritik publik. Di tingkat daerah, mereka turut mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan kasus korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar di Sulawesi Selatan.
Berangkat dari komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat tertindas (mustad’afin), PMII Makassar bersama Aliansi Cipayung Plus menyampaikan 10 tuntutan utama Reformasi Jilid II, yaitu:
1. Mengevaluasi secara terbuka dan menyeluruh pemerintahan Prabowo–Gibran atas seluruh kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.
2. Mendesak evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) serta menghentikan politisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait lainnya.
3. Menuntut pemenuhan hak dasar rakyat melalui pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang berkualitas.
4. Mendesak reformasi aparat negara dan penghentian segala bentuk pembungkaman terhadap aktivis serta gerakan demokrasi.
5. Mendorong evaluasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
6. Menolak kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM serta mendesak stabilisasi harga kebutuhan pokok.
7. Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat adat.
8. Menolak segala bentuk perampasan ruang hidup rakyat yang mengancam petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
9. Menagih realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah disampaikan dalam agenda politik nasional.
10. Mendesak pengusutan secara transparan dan independen terhadap dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan.
Melalui aksi ini, PMII Makassar menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan pemerintah dan lembaga legislatif tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, dan UUD 1945, PMII Makassar menyerukan kepada seluruh mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan elemen masyarakat sipil untuk terus memperkuat solidaritas perjuangan dalam mengawal agenda Reformasi Jilid II demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
