BERANDANEWS – Makassar, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan agenda strategis nasional sekaligus pendataan ekonomi terbesar dan paling kompleks yang pernah dilakukan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, dalam kegiatan Pencanangan dan Penguatan Komitmen Bersama Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (19/6/2026).
Menurut Aryanto, SE2026 memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sensus sebelumnya karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di Indonesia, mulai dari pelaku usaha, rumah tangga, hingga berbagai unit ekonomi lainnya.
“Jika sebelumnya ada sensus penduduk dan sensus pertanian yang dilaksanakan secara terpisah, maka Sensus Ekonomi 2026 menjadi yang paling unik sekaligus paling kompleks karena mencakup seluruh kegiatan ekonomi, penduduk, keluarga, hingga usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan SE2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi program prioritas nasional yang akan menghasilkan data dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan.
Karena cakupan pendataannya yang sangat luas, pemerintah menetapkan waktu pelaksanaan sensus selama dua setengah bulan. Dalam periode tersebut, petugas akan melakukan pencatatan terhadap seluruh keluarga, pelaku usaha, dan aktivitas ekonomi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak ada satu pun keluarga maupun usaha yang terlewat dalam pendataan,” kata Aryanto.
BPS Sulsel menilai Kota Makassar memegang peranan penting dalam keberhasilan SE2026. Selain sebagai pusat perdagangan dan jasa, Makassar juga menjadi kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data BPS, lebih dari 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan berasal dari Kota Makassar. Karena itu, kualitas data yang dihasilkan dari kota ini akan sangat menentukan kualitas data ekonomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
“Kalau berbicara ekonomi Sulawesi Selatan, maka Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan ditopang oleh Kota Makassar,” ungkap Aryanto.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, BPS Sulawesi Selatan mengerahkan sebanyak 934 petugas sensus di Kota Makassar. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Ratusan petugas itu akan menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk kawasan kepulauan yang berada dalam wilayah administrasi kota.
“Petugas yang kami kerahkan di Kota Makassar merupakan yang terbanyak di Sulawesi Selatan, yaitu 934 orang. Mereka akan melakukan pendataan hingga ke seluruh wilayah, termasuk kawasan pulau-pulau,” jelasnya.
Aryanto menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 diukur melalui dua indikator utama, yakni tidak adanya keluarga maupun pelaku usaha yang terlewat dalam pendataan serta terjaminnya kualitas data yang dikumpulkan.
“Suksesnya sensus ekonomi ada dua indikator utama. Pertama, tidak ada keluarga maupun usaha yang terlewatkan. Kedua, kualitas data yang dikumpulkan harus terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari SE2026 tidak hanya berupa angka statistik, tetapi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi wilayah, hingga berbagai tantangan pembangunan yang perlu diantisipasi ke depan.
Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah.
BPS Sulsel juga membuka ruang koordinasi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan pendataan di lapangan. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh wilayah terdata secara lengkap dan akurat.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh wilayah dapat terdata dengan lengkap dan menghasilkan data berkualitas untuk pembangunan,” tutup Aryanto.(*)
