BERANDANEWS – Jakarta, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memprioritaskan perawatan dan pemeliharaan alat utama operasional dibanding pengadaan baru pada tahun anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, kebutuhan belanja pegawai di kedua lembaga tersebut relatif aman karena termasuk komponen wajib yang telah mendapatkan alokasi anggaran. Namun, tantangan terbesar justru berada pada sektor operasional dan belanja modal, terutama di lingkungan Basarnas.
“Kalau Basarnas itu masalahnya di dana operasi dan belanja modal. Tapi sudah kita back-up, mereka dibantu bisa mengakses BA-99. Jadi kalau ada bencana, anggaran mereka kurang, nanti pemerintah yang support,” ujar Lasarus.
Basarnas Dapat Dukungan Dana Darurat Bencana
Lasarus menjelaskan, pemerintah telah membuka akses bagi Basarnas untuk memanfaatkan dana siap pakai melalui mekanisme BA-99 ketika terjadi keadaan darurat bencana. Kebijakan tersebut dinilai penting agar operasi pencarian dan penyelamatan tidak terganggu meskipun anggaran reguler mengalami keterbatasan.
Dukungan tersebut menjadi krusial mengingat tingginya potensi bencana di Indonesia yang membutuhkan kesiapan personel dan peralatan SAR setiap saat.
BMKG Masih Butuh Puluhan Radar Cuaca
Di sisi lain, Komisi V DPR RI menilai sistem data dan informasi cuaca nasional yang dikelola BMKG sudah semakin terintegrasi. Meski demikian, cakupan pemantauan cuaca Indonesia dinilai masih perlu diperkuat melalui penambahan radar meteorologi.
Lasarus mengungkapkan Indonesia masih membutuhkan sekitar 30 hingga 40 unit radar tambahan untuk menjangkau wilayah kepulauan dan perairan yang luas.
Keberadaan radar tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan penerbangan, pelayaran, hingga sektor pertanian yang sangat bergantung pada akurasi informasi cuaca.
“Saya dapat informasi tahun depan ada tambahan lima radar. Mudah-mudahan kalau memang ada tambahan anggaran lagi, ini bisa dipercepat,” katanya.
Perawatan Helikopter dan Kapal SAR Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, Lasarus memberikan instruksi tegas kepada BMKG dan Basarnas agar menempatkan pemeliharaan aset yang sudah ada sebagai prioritas utama sebelum mengajukan pengadaan peralatan baru.
Menurutnya, efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat yang dimiliki, tetapi juga oleh kondisi dan kesiapan operasional alat tersebut.
“Kita minta perawatan itu diutamakan dulu. Kalau ada uangnya bisa pengadaan baru. Kalau tidak ada anggaran, barang yang ada dirawat. Untuk Basarnas juga sama, tolong unit-unit yang vital seperti helikopter, kapal, hingga rubber boat yang sudah ada di seluruh Indonesia, itu diutamakan dulu,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana alam, kecelakaan transportasi, maupun kondisi darurat lainnya di tengah tekanan efisiensi anggaran pemerintah.(*)
