BERANDANEWS – Makassar, Polemik Surat Edaran Pj Gubernur Sulsel Bahtiar kepada seluruh kepala daerah soal pengalokasian 40 persen anggaran dana desa untuk budidaya pisang mendapat penolakan dari sejumlah aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Sulsel.
Sebagai bentuk protes mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (16/10)
Massa gabungan yang terdiri dari Aliansi kepala desa se Sulsel, melibatkan beberapa elemen pemuda dan mahasiswa. Akibat Demontrasi tersebut Jalan Urip sumoharjo di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel saat ini terpantau macet total. Mereka menyuarakan penolakan program Pj Gubernur soal pemanfaatan lahan tidur sekitar dua juta hektar dengan target 500 ribu hektar di seluruh desa di Sulsel.
Dalam aksinya, Mereka mendesak Presiden RI untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel karena telah membuat kegaduhan dengan menghadirkan program yang tidak diawali oleh kajian dan riset akademis.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi APDESI Wahyudi Mapatenta, menyampaikan penolakan dan menekankan bahwa Pj gubernur Sulsel harus mencabut surat edaran dan surat imbauan terkait alokasi dana 40 persen untuk program penanaman pisang.
Sementara itu, Ketua Apdesi Sulsel Ayu mengatakan bahwa Pj Gubernur Sulsel tidak memperhatikan potensi desa-desa yang ada di Sulsel dan Kades tidak butuh pisang namun butuh infrastruktur, pengembangan desa wisatawa dan UMKM.
Sedikitnya ada 30 perwakilan Desa dari berbagi kabupaten yang menyampaikan orasinya pada aksi penolakan program Pj Gubernur Sulsel tentang penggunaan dana desa 2024.(*)
