BERANDANEWS — Jakarta, Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh DPR RI langsung menuai gelombang kritik tajam.
Alih-alih menjadi senjata pamungkas memiskinkan koruptor, beleid yang baru diketok pada Kamis (19/11/2026) itu justru dinilai melenceng jauh dari harapan publik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti hilangnya sejumlah substansi krusial, terutama tidak diaturnya ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment).
Tanpa pasal tersebut, ICW menilai upaya memburu harta haram penyelenggara negara maupun koruptor bakal tumpul.
“Yang harus sebenarnya masuk di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment, penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) kemarin.
Menurut Ibrahim, DPR telah mengabaikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong masuknya norma illicit enrichment. ICW pun menepis dalih parlemen yang mengaitkan aturan tersebut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Azhim, bahkan melontarkan dugaan keras bahwa penghapusan pasal harta tak wajar berkaitan dengan ketidaksiapan pejabat dan anggota dewan membuktikan asal-usul kekayaan mereka.
“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” tegas Azhim.
Selain absennya illicit enrichment, ICW mencatat dua persoalan mendasar lainnya:
Pertama, tidak menjangkau kasus lama, artinya potensi tidak dapat ditariknya kembali kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku.
Persoalan kendali lembaga pengelola aset, yaitu pengaturan kelembagaan pengelola aset rampasan dialihkan ke tingkat Peraturan Presiden (Perpres) dan berada langsung di bawah kendali presiden.
Atas tiga catatan tersebut, ICW menilai aturan yang disahkan sudah kehilangan rohnya dibandingkan draf tahun 2023.
“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang perampasan aset yang palsu,” tandas Ibrahim.
Ketua DPR dan Ketua Komisi III Diadukan ke MKD
Tak berhenti pada kritik substansi, ICW bersama koalisi masyarakat sipil resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik karena draf RUU Perampasan Aset tidak pernah dibuka ke publik hingga resmi disahkan.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” kata Ibrahim.
Ia menegaskan bahwa ICW sama sekali tidak pernah diundang dalam proses pembahasan, sehingga prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dinilai diabaikan. Laporan etik ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang telah dilayangkan pada 16 November 2026.
DPR Klaim Terbuka dan Jelaskan Alasan Hapus Pasal Harta Tak Wajar
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah tudingan proses pembahasan berjalan tertutup maupun terburu-buru. Ia memastikan pengesahan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 itu telah melalui tahapan panjang.
“Sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelas Puan.
Selain itu, anggota dewan disebut telah turun ke 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput serta menyelaraskan beleid ini dengan KUHP dan KUHAP.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan dua alasan utama di balik tidak dimasukkannya pasal illicit enrichment.
Pertama, hasil kajian komparatif terhadap sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Jerman menunjukkan norma tersebut menuai penolakan dan berbenturan dengan prinsip HAM.
“Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, khusus juga mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata Habiburokhman.
Alasan kedua menyangkut sifat regulasi
Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset merupakan hukum formal yang mengatur tata cara beracara, bukan hukum materiil yang memuat ketentuan pidana atau norma penghukuman baru. Atas dasar dua pertimbangan itulah, parlemen memutuskan tidak mencantumkan pasal illicit enrichment.(*)



