BERANDANEWS — Jakarta, Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menjadi pusat kendali penanganan krisis nasional pada Ahad (23/8/2026) sore hingga malam hari.
Di tengah eskalasi bencana alam yang melanda dua wilayah penting Indonesia kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pemanggilan jajaran menteri dan pimpinan TNI-Polri ini menegaskan respons cepat pemerintah pusat.
Di balik rapat koordinasi lintas sektoral tersebut, ada kepedulian mendalam terhadap warga yang terdampak langsung.
Mulai dari masyarakat Kalimantan yang terkepung kabut asap hingga warga NTT yang masih berjuang di pengungsian akibat guncangan gempa, seluruh jajaran pertahanan dan keamanan dimobilisasi penuh untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu.
Fakta Pengarahan dan Bantuan Logistik Utama
Atensi Khusus Karhutla Kalimantan: Presiden menginstruksikan penambahan 17 pesawat water bombing untuk mempercepat pemadaman dari udara.
Selain itu, 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan diterjunkan, didukung 200 unit pompa dan pipa khusus untuk memadamkan bara api di bawah permukaan tanah gambut.
Rekonstruksi dan Penanganan Gempa NTT: Presiden mempercepat skema rekonstruksi infrastruktur serta penanganan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di NTT melalui jalur penerbangan udara.
Apresiasi Kinerja Lapangan: Presiden memberikan apresiasi tinggi atas kesiapsiagaan dan gerak cepat personel TNI-Polri yang berada di garis depan berbagai wilayah konflik bencana.
Daftar Pejabat yang Hadir Pertemuan strategis di Hambalang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci sektor keamanan dan ketatanegaraan:
– Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan)
– Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)
– Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
– Muhammad Herindra (Kepala Badan Intelijen Negara)
– Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan (AD, AL, AU)
Konsolidasi hingga larut malam ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana karhutla dan pascagempa menjadi prioritas tertinggi pemerintah dalam menjamin keselamatan rakyat.(*)
