33 C
Makassar
November 18, 2026, 2:21 pm
Beranda KOLOM Dari Timur Indonesia, Harapan Anak Rakyat Menyala!

Dari Timur Indonesia, Harapan Anak Rakyat Menyala!

KOLOM – Dari wilayah timur Indonesia, tepatnya Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah harapan besar bagi masa depan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh perhatian nasional melalui program Sekolah Rakyat.

Harapan itu sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam: anak-anak Indonesia tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena dilahirkan dalam keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

Sekolah Rakyat membawa pesan bahwa pendidikan bukan hanya hak anak-anak dari keluarga mampu, melainkan hak seluruh anak bangsa tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi.

Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan gedung, fasilitas asrama, jumlah peserta didik, atau besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Semua itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang jauh lebih penting, yakni memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Kemiskinan boleh menjadi kenyataan yang dihadapi orang tua hari ini, tetapi tidak boleh menjadi warisan yang harus diterima anak-anak mereka pada masa depan.

Di sinilah Sekolah Rakyat memperoleh makna strategis, bukan sekadar sebagai program pendidikan, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial.

Pendidikan sebagai Jalan Memutus Rantai Kemiskinan

Kemiskinan sering berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya karena terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga miskin kerap menghadapi hambatan yang tidak dialami anak-anak dari keluarga mampu.

Keterbatasan biaya, kondisi tempat tinggal, akses teknologi, kesehatan, dan dukungan belajar dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi.

Sekolah Rakyat harus hadir untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Namun, pendidikan yang diberikan tidak cukup hanya mengandalkan pelajaran akademik.

Peserta didik perlu dibekali kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, keterampilan hidup, pendidikan karakter, kedisiplinan, dan penguasaan bahasa asing.

Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan Jepang dapat diperkenalkan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik dan kesiapan tenaga pendidik.

Pendidikan agama, pembinaan akhlak, olahraga, serta keterampilan teknologi juga perlu dikembangkan secara seimbang.

Sekolah Rakyat seharusnya melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan, integritas, kepercayaan diri, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.

Jangan sampai anak-anak miskin hanya berhasil memperoleh ijazah, tetapi tidak memperoleh kemampuan untuk mengubah kehidupannya.

Gus Ipul dan Pendekatan Baru Pemberdayaan Keluarga Miskin

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Pendekatan yang dikembangkan tidak hanya menyangkut pendidikan anak, tetapi juga perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Menurut saya, pendekatan tersebut merupakan gagasan penting yang patut memperoleh perhatian dan apresiasi.

Selama ini, persoalan kemiskinan sering ditangani melalui bantuan sosial yang diarahkan untuk meringankan kebutuhan masyarakat.

Bantuan tersebut tetap diperlukan, terutama bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban terhadap kemiskinan.

Negara juga harus membangun kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, dan memperbaiki kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sekolah Rakyat menawarkan peluang untuk menghubungkan dua kepentingan tersebut.

Anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan, sementara orang tua diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing keluarga.

Bentuk pemberdayaan dapat berupa pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Anaknya harus naik kelas melalui pendidikan, sementara orang tuanya naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi.

Bagi saya, inilah salah satu kekuatan konsep Sekolah Rakyat yang perlu terus dikembangkan.

Keberhasilan program tidak cukup hanya dibuktikan melalui jumlah siswa yang diterima.

Pemerintah juga perlu menjelaskan berapa banyak keluarga yang meningkat pendapatannya, memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, dan mencapai kemandirian ekonomi.

Gus Ipul sebagai Pembantu Presiden dalam Mewujudkan Asta Cita

Sebagai Menteri Sosial sekaligus pembantu Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul memiliki tanggung jawab strategis untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin.

Dalam konteks Asta Cita, Sekolah Rakyat memiliki keterkaitan dengan dua agenda pembangunan yang sangat penting.

Asta Cita keempat menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Sementara Asta Cita keenam menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.

Kedua agenda tersebut dapat saling memperkuat melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dihubungkan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keadaan ekonomi orang tuanya.

Karena itu, kebijakan pendidikan bagi keluarga miskin akan lebih bermakna apabila disertai upaya memperkuat kesejahteraan keluarga.

Dalam pandangan saya, upaya Gus Ipul mengintegrasikan pendidikan dan pemberdayaan keluarga merupakan pendekatan kebijakan yang layak diapresiasi.

Keberhasilan seorang pembantu Presiden bukan hanya diukur dari kemampuannya menjalankan arahan kepala negara, tetapi juga dari kemampuannya menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan dan manfaat nyata bagi rakyat.

Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan kewajiban melakukan evaluasi.

Penyelenggaraan program harus terus dinilai berdasarkan ketepatan sasaran, mutu pelayanan, perubahan kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan manfaatnya.

Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan pembangunan atau slogan pemerintahan.

Asta Cita harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan kesempatan.

Kerja Cepat Menjalankan Amanat Pasal 34 UUD 1945

Salah satu penegasan penting Gus Ipul adalah semangat kerja cepat dalam menjalankan amanat konstitusi.

Dalam kegiatan di GOR Sudiang, Makassar, pada 28 Oktober 2026, Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan amanat Pasal 34 UUD 1945.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Sementara Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kedua ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut saya, kerja cepat melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 harus diwujudkan dalam tiga hal.

Pertama, cepat menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah harus memiliki data akurat mengenai keluarga miskin, anak terlantar, anak putus sekolah, dan kelompok masyarakat rentan.

Kedua, cepat memberikan pelayanan dan pemberdayaan. Anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak, sedangkan orang tuanya mendapatkan akses terhadap program ekonomi produktif.

Ketiga, cepat menghasilkan perubahan kehidupan. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari kecepatan penggunaan anggaran, tetapi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kerja cepat tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Cepat bekerja adalah keharusan, tetapi tepat sasaran, taat aturan, dan memberi manfaat adalah ukuran keberhasilan.

Bagi keluarga miskin, keterlambatan pelayanan dapat berarti hilangnya kesempatan anak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.

Karena itu, semangat kerja cepat harus menjadi budaya pelayanan aparatur pemerintah, bukan hanya slogan yang terdengar menarik.

Peran Kementerian Sosial Harus Diperkuat

Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.

Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Data tersebut harus diperbarui secara berkala, diverifikasi, dan didukung mekanisme pengaduan agar anak-anak yang berhak tidak terlewatkan.

Kementerian Sosial juga harus memastikan bahwa peserta didik memperoleh perlindungan menyeluruh.

Selain pendidikan formal, anak-anak membutuhkan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, perlindungan dari kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta lingkungan asrama yang aman.

Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan persoalan sosial dan ekonomi tidak selalu dapat menyelesaikan kesulitannya hanya melalui kegiatan belajar di sekolah.

Karena itu, pendampingan oleh pekerja sosial, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan keluarga menjadi sangat penting.

Pemberdayaan ekonomi orang tua juga perlu dipantau secara berkelanjutan.

Bantuan modal usaha, misalnya, tidak cukup hanya diserahkan kepada penerima manfaat.

Harus tersedia pendampingan, pembinaan usaha, evaluasi perkembangan pendapatan, dan dukungan pemasaran sesuai kebutuhan.

Bantuan sosial harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan.

Masa Depan Lulusan Tidak Boleh Diabaikan

Pertanyaan penting yang harus dijawab sejak awal adalah bagaimana masa depan anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Apakah mereka memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi?

Apakah tersedia beasiswa dan jalur pendidikan vokasi?

Bagaimana akses mereka menuju dunia kerja, usaha produktif, atau pelatihan keterampilan?

Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban melalui kebijakan yang konkret.

Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dunia industri, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja.

Kerja sama juga dapat dikembangkan dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi kesejahteraan sosial untuk mendukung pendidikan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas peserta didik.

Tidak semua lulusan harus menjadi pegawai negeri.

Mereka dapat dipersiapkan menjadi tenaga profesional, pengusaha, teknisi, pendidik, pekerja sosial, atau mengembangkan keterampilan sesuai bakat masing-masing.

Yang terpenting adalah tersedia jalur masa depan yang jelas.

Pemerintah tidak boleh menunggu para siswa lulus untuk mulai memikirkan kelanjutan pendidikan dan pekerjaan mereka.

Jangan sampai Sekolah Rakyat berhasil mengantarkan anak-anak keluar dari gerbang sekolah, tetapi gagal membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik.

Pengawasan Harus Mengukur Manfaat Nyata

Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah pengawasan terhadap efektivitas program.

Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dokumen administrasi, laporan penggunaan anggaran, atau penyelesaian pembangunan fasilitas pendidikan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu mengembangkan pengawasan berbasis risiko dan audit kinerja yang menilai aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas.

Pengawasan harus mencakup ketepatan sasaran penerimaan siswa, mutu pendidikan, kompetensi guru, kelayakan asrama, keselamatan peserta didik, pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Ada perbedaan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif.

Anggaran yang terserap seluruhnya belum tentu membuktikan bahwa tujuan program telah tercapai.

Gedung sekolah yang selesai dibangun belum tentu menjamin mutu pendidikan.

Banyaknya peserta didik yang diterima juga belum tentu membuktikan bahwa kemiskinan telah berkurang.

Karena itu, pengawasan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar:

Apakah uang negara benar-benar menghasilkan perubahan bagi kehidupan anak-anak dan keluarga miskin yang menjadi sasaran program?

Indikator keberhasilan harus mencakup keberlanjutan pendidikan, kelulusan siswa, akses perguruan tinggi, penyerapan kerja, perubahan pendapatan keluarga, dan tingkat kemandirian ekonomi.

Hasil tersebut perlu dibandingkan dengan kondisi awal peserta didik dan keluarganya.

Dengan cara ini, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah program benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

Jangan sampai program dinyatakan berhasil dalam laporan pertanggungjawaban, sementara perubahan kehidupan masyarakat belum dapat dibuktikan.

Dari Timur Indonesia, Harapan untuk Seluruh Anak Bangsa

Indonesia Timur memiliki tantangan pembangunan yang tidak kecil.

Kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas, kondisi geografis, kemiskinan, dan kesempatan ekonomi masih menjadi persoalan yang harus terus diatasi di sejumlah wilayah.

Karena itu, perhatian terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga miskin di kawasan timur Indonesia memiliki makna yang penting.

Sudiang, Makassar, dapat menjadi simbol harapan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Namun, simbol itu tidak boleh berhenti pada kebanggaan daerah.

Dari timur Indonesia, harapan tersebut harus berkembang menjadi gerakan nasional untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan membangun masa depan tanpa dibatasi keadaan ekonomi keluarganya.

Dalam konteks inilah saya melihat pentingnya peran Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam menjalankan agenda perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya menghubungkan pendidikan anak dengan peningkatan kesejahteraan keluarga menunjukkan arah kebijakan yang patut memperoleh apresiasi, dukungan, sekaligus pengawasan.

Sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, tanggung jawab Gus Ipul bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjamin keberlanjutan manfaatnya.

Keberhasilan kebijakan harus ditentukan oleh hasil yang dapat dibuktikan, bukan sekadar besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat anak-anak miskin memperoleh pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi jalan agar kemiskinan tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kerja cepat menjalankan Pasal 34 UUD 1945 harus menjadi bukti bahwa Asta Cita tidak berhenti sebagai janji pembangunan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang membuka kesempatan bagi rakyat miskin untuk hidup lebih mandiri dan bermartabat.

Dari Timur Indonesia, harapan anak rakyat menyala. Dan harapan itu harus dijaga sampai mereka benar-benar mampu mengubah masa depan keluarganya.

Makassar, 18 November 2026

Penulis
H. Makmur Idrus
Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar