BERANDANEWS – Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mulai mengambil langkah cepat menyusun berbagai simulasi alternatif penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Skema penetapan upah bagi para pekerja di Sulsel tersebut diperkirakan masih akan mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengungkapkan bahwa pihak internal Pemprov telah merumuskan sejumlah opsi penghitungan dengan mencermati indikator ekonomi makro terbaru.
Indikator krusial tersebut mencakup tingkat inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, serta variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
“Kami di internal Pemprov Sulsel sudah membuat sejumlah opsi simulasi, karena arahan dari Kemenaker masih tetap menggunakan acuan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam menetapkan UMP,” ujar Jayadi Nas saat ditemui di Makassar, Rabu (11/11/2026).
Formula Acuan Masih Sama, Disnakertrans Terbang ke Jakarta
Jayadi menjelaskan, secara garis besar formula penyesuaian UMP 2027 tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya. Penetapan akhir hanya tinggal memasukkan variabel angka terkini terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta nilai indeks tertentu (alfa) yang berada di rentang 0,5 hingga 0,9.
Nilai alfa tersebut dirancang untuk menjaga titik keseimbangan antara keberlangsungan usaha (Apindo) dan perlindungan kesejahteraan buruh.
Meski simulasi internal telah siap, Pemprov Sulsel tetap harus mencermati petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Jayadi dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Saya akan ke Jakarta mengikuti Rakornis bersama Kemendagri, Kemenaker, dan kementerian terkait untuk menyepakati rumus final yang menjadi patokan baku daerah dalam menetapkan UMP 2027,” tuturnya.
Jeritan Buruh, berharap UMP Kian Layak
Di sisi lain, dorongan dan harapan besar disuarakan oleh kalangan pekerja. Serikat buruh mendesak Pemprov Sulsel dan asosiasi pengusaha agar persentase kenaikan UMP 2027 bisa lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel, Andi Mallanti, membeberkan bahwa tekanan biaya hidup dan melonjaknya harga barang kebutuhan pokok di pasar kian menggerus daya beli para pekerja.
“Peningkatan harga kebutuhan dasar mulai dari pangan, sandang, hingga papan sangat terasa membebani pekerja. Apalagi barang-barang di pasar kini terpengaruh oleh tingginya permintaan. Kenaikan UMP selama ini terasa tipis untuk menutup tingginya biaya hidup,” ungkap Andi Mallanti.
Sebagai pengingat, UMP Sulawesi Selatan tahun 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 3.921.234, atau mengalami kenaikan sebesar 7,21 persen (naik Rp 263.561) dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp 3.657.527.
Kalangan buruh berharap Dewan Pengupahan dan Apindo Sulsel dapat berempati melihat dinamika kebutuhan hidup pekerja saat ini sehingga kesepakatan UMP 2027 mendatang mampu menghadirkan nilai upah yang jauh lebih sejahtera.(*)
