26 C
Makassar
November 22, 2026, 8:30 pm
Beranda KOLOM Bintang Mahaputera dan Bayang-bayang Makar: Jika Kesetiaan Kepada Negara Terbukti dikhianati, Masihkah...

Bintang Mahaputera dan Bayang-bayang Makar: Jika Kesetiaan Kepada Negara Terbukti dikhianati, Masihkah Kehormatan Layak di Sandang?

Bintang Mahaputera dan Bayang-bayang Makar: Jika Kesetiaan Kepada Negara Terbukti dikhianati, Masihkah Kehormatan Layak di Sandang?

KOLOM – Negara boleh memberikan jabatan, pangkat, dan tanda kehormatan kepada seseorang. Namun, negara tidak boleh membiarkan kehormatan kehilangan maknanya ketika kesetiaan terhadap bangsa dan negara justru dipertanyakan.

Jabatan adalah amanah kekuasaan, sedangkan tanda kehormatan merupakan pengakuan tertinggi atas pengabdian, integritas, keteladanan, dan kesetiaan. Keduanya tidak boleh dipertukarkan seolah-olah penghargaan negara menjadi jaminan kekebalan seseorang dari pertanggungjawaban hukum.

Persoalan inilah yang patut menjadi perhatian publik ketika nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dikaitkan dengan penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya.

Namun, perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang kemudian diikuti penyidikan dugaan makar menghadirkan persoalan baru: bagaimana nasib tanda kehormatan apabila penerimanya kelak terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara?

Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum. Perkara dugaan makar masih berada dalam tahap penyidikan dan harus dibedakan dari perkara penyadapan ilegal.

Dugaan bukanlah putusan. Penyidikan bukanlah penghukuman. Dan seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena namanya telah menjadi perbincangan publik.

Asas praduga tidak bersalah wajib dihormati. Namun, penghormatan terhadap asas tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan mengenai tanggung jawab moral penerima penghargaan negara.

Ketika Undang-Undang Menguji Kehormatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan landasan hukum yang jelas.

Pasal 25 mengatur persyaratan umum penerima penghargaan negara, termasuk memiliki integritas moral dan keteladanan, setia serta tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan memenuhi ketentuan mengenai riwayat pemidanaan.

Lebih tegas lagi, Pasal 35 menyatakan bahwa Presiden berhak mencabut tanda jasa dan tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, e, dan f.

Sementara itu, Pasal 36 mengatur bahwa usulan pencabutan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, organisasi, maupun kelompok masyarakat, disertai alasan dan bukti.

Usulan tersebut harus melalui penelitian, pembahasan, dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan mempertimbangkan keterangan penerimanya.

Dengan demikian, pencabutan tidak berlangsung otomatis hanya karena seseorang dipidana. Diperlukan dasar hukum, pembuktian yang memadai, serta mekanisme kenegaraan yang sah.

Tetapi jika kelak terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan seseorang melakukan makar terhadap negara, apakah penghargaan yang melambangkan kesetiaan masih patut dipertahankan?

Di sinilah hukum bertemu dengan moralitas kekuasaan.

Presiden Diuji: Menjaga Sahabat atau Menjaga Martabat Negara?

Apabila persoalan semacam ini benar-benar terjadi, Presiden tidak hanya menghadapi keputusan administratif mengenai sebuah tanda kehormatan.

Presiden menghadapi ujian kepemimpinan: mampukah kepentingan negara ditempatkan lebih tinggi daripada hubungan pribadi, kedekatan politik, dan jasa seseorang pada masa lalu?

Jasa masa lalu tentu tidak boleh dihapus begitu saja. Namun, jasa masa lalu juga tidak dapat dijadikan pembenaran atas pengkhianatan yang terbukti di kemudian hari.

Penghargaan negara bukan kontrak perlindungan seumur hidup terhadap segala tindakan penerimanya.

Karena itu, negara harus memiliki keberanian moral untuk meninjau kembali penghargaan yang telah diberikan apabila alasan hukum untuk melakukannya benar-benar terpenuhi.

Sebaliknya, negara juga wajib melindungi kehormatan seseorang apabila tuduhan yang diarahkan kepadanya ternyata tidak terbukti.

Kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada penghukuman karena kebencian politik, tetapi juga tidak boleh ada perlindungan istimewa karena kedekatan dengan kekuasaan.

Bintang Mahaputera Bukan Sekadar Hiasan Dada

Bintang Mahaputera Adipurna bukan sekadar benda berkilau yang disematkan dalam upacara kenegaraan.

Di balik simbol tersebut terdapat pengakuan bangsa, kepercayaan rakyat, dan tanggung jawab moral penerimanya.

Apabila seorang penerima penghargaan terbukti mengkhianati negara, mempertahankan kehormatan tanpa evaluasi yang sungguh-sungguh justru dapat merusak wibawa penghargaan itu sendiri.

Sebaliknya, pencabutan tanpa pembuktian yang adil akan merusak kewibawaan hukum.

Karena itu, ukuran yang digunakan negara haruslah hukum dan keadilan, bukan selera kekuasaan.

Republik yang kuat bukanlah republik yang tidak pernah keliru memberikan penghargaan, melainkan republik yang berani mengoreksi keputusannya ketika alasan hukum dan fakta mengharuskannya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ini menyangkut prinsip yang harus berlaku kepada siapa pun, setinggi apa pun pangkatnya dan sebesar apa pun jasanya.

Jika dugaan tidak terbukti, kehormatan seseorang wajib dilindungi.

Namun, jika pengkhianatan terhadap negara terbukti melalui proses hukum yang sah, kelayakan menyandang tanda kehormatan wajib dinilai kembali secara objektif.

Sebab, Bintang Mahaputera boleh menjadi lambang kehormatan tertinggi, tetapi tidak pernah boleh ditempatkan lebih tinggi daripada hukum, konstitusi, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara yang berwibawa bukan hanya tahu kepada siapa kehormatan harus diberikan, tetapi juga berani menentukan kapan kehormatan itu tidak lagi layak dipertahankan.

Makassar, 22 November 2026

Penulis
Makmur Idrus