26 C
Makassar
November 18, 2026, 4:41 pm
Beranda NEWS NASIONAL Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Rapat Paripurna Komisi III DPR RI

BERANDANEWS – Jakarta, Harapan masyarakat luas untuk melihat negara hadir lebih tegas dalam memiskinkan koruptor sekaligus memulihkan hak-hak korban kejahatan finansial kini selangkah lebih dekat menjadi kenyataan.

Komisi III DPR RI secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan bersejarah ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?” tanya Dasco di ruang rapat.

“Setuju!” seru seluruh peserta rapat secara serentak, yang langsung disambut tepuk tangan riuh sebagai tanda rampungnya proses panjang pembahasan di tingkat komisi.

Di balik lahirnya kesepakatan ini, terdapat napas keadilan yang sangat dinantikan publik bukan semata untuk mengembalikan uang negara yang dicuri para koruptor, tetapi juga memberikan secercah harapan bagi ribuan warga kecil yang selama ini terpuruk akibat jerat investasi bodong maupun penipuan daring.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyisir secara cermat sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli.

“DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18. Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” jelas Habiburokhman.

Secara garis besar, terdapat 10 pokok penting yang menjadi ruh dalam RUU Perampasan Aset ini:

1. Asas Keadilan dan HAM: Mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses perampasan aset.

2. Menyasar Koruptor hingga Pelaku Investasi Bodong: Mengatur ruang lingkup perampasan aset tidak hanya bagi koruptor, tetapi juga kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham fiktif.

3. Pidana Mati Tetap Berlaku: Menegaskan bahwa ancaman hukuman pidana terhadap pelaku korupsi dan kejahatan lainnya—termasuk ancaman pidana mati—tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Mekanisme Tanpa Putusan Pidana: Mengatur hukum acara yang jelas dalam perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based), mulai dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga putusan pengadilan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga: Menjamin hak dan perlindungan hukum yang berimbang bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

6. Prioritas Pemulihan Hak Korban: Memastikan aset yang dirampas dapat dikembalikan secara optimal kepada para korban tindak pidana serta dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

7. Pengelolaan Aset Profesional: Menyerahkan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penjualan atau pengembalian aset kepada badan pengelola yang kompeten dan akuntabel.

8. Pengawasan Independen: Menghadirkan badan pengawas independen untuk mengawal setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset.

9. Cegah Kesewenang-wenangan Aparat: Membangun pagar pengaman agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

10. Transparansi Berbasis Teknologi: Memanfaatkan sistem informasi digital untuk menjamin pengelolaan aset yang terbuka dan mudah diawasi.

Dengan tuntasnya pembicaraan tingkat I, publik kini tinggal menanti ketukan palu terakhir dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat yang akan menandai berlakunya era baru pemulihan aset negara dan keadilan bagi para korban kejahatan ekonomi.(*)