BERANDANEWS — Jakarta, Dinamika konstitusional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi sorotan publik menyusul proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pada Senin (16/11/2026),
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa pimpinan MPR telah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto pada pukul 11.10 WIB.
Kendati demikian, Muzani memilih untuk belum membeberkan isi surat dari Kepala Negara tersebut kepada awak media.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa surat tersebut baru akan dibuka dan dibahas bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD dalam forum rapat gabungan (ragab) MPR RI.
“Memang tadi kami jam 11.10, kami terima surat dari Presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragab. Apa hasilnya segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa ia belum mengetahui substansi surat tersebut sebelum dibahas secara kolektif dalam rapat pimpinan, serta berjanji akan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik begitu rapat gabungan selesai dilaksanakan.
Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Digeser ke 9 Desember 2026
Di hari yang sama, perkembangan terbaru juga disampaikan terkait jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda paripurna tersebut resmi digeser mundur satu pekan dari rencana semula pada Rabu (2/12/2026) menjadi Rabu (9/12/2026).
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut merupakan usulan sejumlah fraksi guna menyelaraskan agenda kedewanan para anggota DPR maupun DPD RI.
“Niatan sejumlah fraksi untuk merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya. Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Meski jadwal sidang paripurna digeser ke 9 Desember, Habiburokhman yang juga ditunjuk sebagai anggota tim verifikasi mengusulkan agar proses persiapan dan verifikasi persyaratan calon wakil presiden baru tetap dimulai sejak saat ini, mengingat tenggat pengajuan nama calon berada dalam kurun waktu 14 hari.
Mekanisme Pemilihan Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3
Rangkaian agenda konstitusional di MPR RI ini bergulir setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Sebelumnya, rapat gabungan MPR telah menyetujui pengiriman surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat wakil presiden, sekaligus membentuk tim verifikasi serta tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.
Dalam Sidang Paripurna nanti, kedua kandidat yang lolos tahapan verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan majelis.
Anggota MPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden, di mana kandidat peraih suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila terjadi perolehan suara imbang, pemungutan suara diulang satu kali; dan jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut untuk ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam Sidang Paripurna.(*)



