BERANDANEWS – Makassar, Keluhan warga dan pengguna jalan mengenai kemacetan parah yang kerap mengular di kawasan Barombong mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kini Pemkot Makassar tengah menggeber percepatan pengadaan lahan guna merealisasikan pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang sudah lama dinantikan masyarakat.
Namun, niat pemerintah mempercepat akses penghubung vital tersebut terganjal persoalan pelik di lapangan. Proses pembebasan lahan tersendat akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, gugatan hukum, hingga somasi pada tiga bidang tanah yang masuk dalam titik lokasi proyek.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, meluruskan anggapan warganet di media sosial yang menilai pemerintah lamban bergerak. Ia menegaskan bahwa kehati-hatian mutlak diperlukan agar pembayaran ganti rugi tidak salah sasaran dan memicu sengketa hukum baru di kemudian hari.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi) sangat ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat demi kelancaran akses jalan warga. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan dengan alas hak dan sertifikat masing-masing. Jadi bukan soal pemerintah lambat, melainkan harus mengurai klaim legalitas ini terlebih dahulu,” jelas Izhar di Makassar, Jumat (13/11/2026).
Tumpang Tindih Dokumen: Dari SHM 2008, SK Redistribusi 1964, hingga SHGB GMTD
Berdasarkan hasil penelusuran bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Makassar, terdapat tiga pihak utama yang mengantongi dasar penguasaan berbeda atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Izhar merinci, lahan milik Letkol Amsal Sampetondok yang terdampak seluas sekitar 520 meter persegi merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi yang terbit pada 12 Desember 2008. Sementara itu, Rabaya memegang Surat Keputusan (SK) Redistribusi tahun 1964, sedangkan Jasmani Agi mengantongi surat peralihan hak.
Kompleksitas kian bertambah seiring masuknya gugatan dari beberapa pihak—termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas sekitar delapan hektare di kawasan tersebut, gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga, serta adanya surat somasi dari warga lainnya.
“Jika kami langsung membayar salah satu pihak sementara pihak lain juga mengklaim dengan sertifikat, tentu akan menjadi masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, status hukum masing-masing dokumen harus dipastikan kelayakannya terlebih dahulu,” tutur Izhar.
Ubah Skema Lewat ATR/BPN dan Siapkan Jalur Konsinyasi Pengadilan
Sebagai solusi konkret agar proyek strategis ini tetap berjalan tanpa menabrak aturan, Pemkot Makassar memutuskan mengubah skema pembebasan lahan. Jika semula direncanakan melalui pembayaran langsung (business to business / B to B), kini seluruh proses diarahkan melalui mekanisme pengadaan tanah resmi dengan melibatkan Kanwil ATR/BPN.
Melalui skema ini, satuan tugas ATR/BPN akan melakukan pendataan, verifikasi subjek dan objek tanah, serta penilaian resmi. Apabila status tanah telah terverifikasi namun masih terikat sengketa perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pemkot Makassar siap menempuh jalur konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Izhar menambahkan, penyelesaian pembebasan lahan oleh Pemkot Makassar merupakan kunci pembuka bagi tahap konstruksi fisik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menggunakan anggaran APBN, dengan fasilitasi koordinasi dari Pemprov Sulawesi Selatan.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar agar jembatan segera dibangun dan macet terurai, tetapi tetap mengedepankan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkasnya.(*)
