BERANDANEWS — Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia secara resmi menyampaikan enam poin pernyataan sikap politik dan kebangsaan dalam forum Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Konferensi yang digelar secara hibrida—tatap muka dan daring—serta disiarkan langsung melalui kanal TVNU ini semula diagendakan untuk merumuskan program kerja organisasi hingga berakhirnya masa khidmah pada 2031.
Namun, merespons dinamika politik nasional yang berkembang cepat belakangan ini, para kiai dan pimpinan wilayah bersepakat melakukan musyawarah guna merumuskan pedoman sikap bersama.
Dalam poin pembuka pernyataannya, PBNU dan PWNU se-Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NU turut mengingatkan seluruh lembaga negara untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merawat kehormatan bangsa, dan mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan politik.
Sesalkan Indikasi Penyadapan Presiden, Serahkan Penuh ke Polri
Salah satu poin yang menyita perhatian publik luas tertuang pada butir ketiga, yakni sorotan tajam terhadap munculnya indikasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
PBNU dan PWNU se-Indonesia secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam atas adanya dugaan penyadapan terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tersebut.
NU memandang insiden itu bersinggungan langsung dengan martabat, kewibawaan simbol negara, serta marwah penegakan supremasi hukum di Tanah Air.
Oleh karena itu, PBNU menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pengusutan kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Seruan Persatuan, Ajakan Munajat, dan Pedoman Hingga Tingkat Ranting
Di tengah suhu politik nasional yang dinamis, PBNU melalui poin keempat mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan menjaga suasana tetap kondusif. Kepentingan bangsa dan negara ditegaskan harus ditempatkan di atas segala perbedaan pandangan politik agar tidak memicu friksi yang merugikan masyarakat luas.
Selain langkah organisasi dan kebangsaan, PBNU juga menggerakkan kekuatan spiritual warga Nahdliyin. PBNU menyerukan agar seluruh warga NU memperbanyak zikir, munajat, dan doa bersama guna memohon perlindungan Allah SWT agar Indonesia dijauhkan dari berbagai ancaman, mara bahaya, serta gangguan yang dapat menghambat pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Pada poin penutup, PBNU menegaskan bahwa keenam butir pernyataan sikap hasil Konbes NU ini bersifat mengikat secara organisatoris dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh struktur kepengurusan—mulai dari tingkat PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, hingga pengurus ranting NU di pelosok desa.(*)
