BERANDANEWS — Makassar, Penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani dan pemulihan sosial kembali diwujudkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Institusi Adhyaksa tersebut secara resmi menyetujui penghentian penuntutan dua perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), yakni kasus dugaan penipuan-penggelapan di Tana Toraja serta kasus penganiayaan sesama pendidik di Kabupaten Pangkep.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan keputusan itu diambil setelah pihaknya mencermati paparan jaksa penuntut serta memverifikasi seluruh kelengkapan administrasi berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Setelah mendengarkan paparan dan memeriksa kelengkapan administrasi, kami mempertimbangkan permohonan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil,” ujar Muhammad Syarifuddin di Makassar, Kamis (12/11/2026).
Perkara Pertama: Ibu Empat Anak di Tana Toraja Kembalikan Kerugian Rp118,8 Juta
Perkara pertama diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan tersangka seorang ibu rumah tangga berinisial BB alias MD (46). Kasus ini berawal pada awal 2020 ketika BB menawarkan sebidang tanah di Kelurahan Rantedada kepada korban berinisial DM (54) seharga Rp350 ribu per meter persegi beserta janji pengurusan sertifikat.
Korban telah menyerahkan uang muka Rp109 juta ditambah catatan utang tersangka di kios korban senilai Rp9,8 juta, sehingga total kerugian mencapai Rp118,8 juta.
Namun pada Agustus 2022, sertifikat tanah tersebut justru diterbitkan atas nama tersangka dan diagunkan ke bank tanpa sepengetahuan korban. Atas perbuatannya, BB sempat disangkakan melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, pendekatan kemanusiaan menjadi titik balik perkara ini. Tersangka telah mengembalikan seluruh uang korban sebesar Rp118,8 juta lebih, dan korban dengan lapang dada memaafkan hingga tercapai kesepakatan damai.
Pertimbangan sosiologis turut menguatkan keputusan ini karena BB baru pertama kali terjerat hukum serta merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang menghidupi empat orang anak dari hasil berjualan.
Perkara Kedua: Kesalahpahaman Sesama Guru TK di Pangkep Berakhir Damai
Perkara kedua menyangkut kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan TK Negeri Pembina, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada 8 Mei 2026.
Tersangka berinisial RA (40) yang berstatus guru honorer sempat terlibat kesalahpahaman dengan rekan sejawatnya, N (30), seorang guru ASN, terkait pertanyaan soal pinjaman bank kepada suami tersangka.
Emosi sesaat saat mediasi di sekolah membuat RA menampar pipi korban, mendorongnya hingga kepala korban terbentur loker, dan menarik jilbab korban hingga robek.
Hasil visum RSUD Batara Siang mencatat adanya pembengkakan akibat benda tumpul di kepala dan pipi korban, sehingga RA sempat dijerat Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, luka fisik tersebut telah sembuh total dan kedua pendidik sepakat saling memaafkan demi menjaga marwah dunia pendidikan.
Kejati Sulsel turut mempertimbangkan kondisi sosial RA sebagai guru honorer yang masih mengasuh seorang balita berusia empat tahun.
Peringatan Keras Kajati: Jaksa Dilarang Keras Transaksional
Di balik persetujuan penghentian penuntutan dua perkara tersebut, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran korps Adhyaksa di Sulawesi Selatan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan mekanisme keadilan restoratif.
“Dengan adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian, diharapkan keadaan sosial dapat pulih seperti semula. Saya tegaskan, para jaksa dilarang keras melakukan transaksi dalam penyelesaian perkara. Jika terbukti terjadi, pimpinan akan menindak tegas,” tutup Syarifuddin.(*)
