BERANDANEWS – Bulukumba, Penanganan sejumlah perkara narkotika di Kabupaten Bulukumba kembali menuai sorotan. Sekretaris Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan, Akbar Muhammad, S.H., secara terbuka mempertanyakan konsistensi dan transparansi kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
Sorotan tersebut menyusul kabar bebasnya dua pria, Andi Haerul dan Lapen alias Alfianto, yang sebelumnya disebut diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bulukumba di wilayah Taccorong pada bulan lalu.
Hingga kini, menurut informasi yang diterima, belum ada penjelasan resmi kepada publik mengenai status hukum dan dasar keduanya tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik.
Akbar menilai, situasi tersebut patut mendapatkan penjelasan serius dari kepolisian. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai penangkapan, tetapi juga kepastian mengenai bagaimana proses hukum berjalan dan atas dasar apa seseorang kemudian dilepaskan.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat keras pada saat penangkapan, tetapi kemudian masyarakat kehilangan penjelasan ketika orang yang diamankan dikabarkan bebas. Apa status hukumnya? Apa dasar pelepasannya? Apakah tidak cukup bukti, ada penghentian penyidikan, atau mekanisme hukum lainnya? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Akbar dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang berkembang, Andi Haerul disebut baru sekitar tiga bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani hukuman lebih dari dua tahun.
Sementara Lapen alias Alfianto disebut baru sekitar dua bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani hukuman dalam perkara narkotika.
Menurut Akbar, apabila informasi tersebut benar, penyidik perlu menjelaskan apakah riwayat hukum keduanya telah diverifikasi dan menjadi bagian dari pendalaman perkara terbaru. Meski demikian, riwayat pidana sebelumnya tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana baru.
Tak hanya menyoroti kabar bebasnya kedua pria tersebut, Akbar juga melontarkan kritik terhadap konsistensi Satresnarkoba Polres Bulukumba dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian JAN Sulsel adalah aduan mengenai dugaan aktivitas jaringan peredaran narkotika di kawasan belakang BRI, Tanah Kongkong, Kabupaten Bulukumba, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah orang dalam satu keluarga.
Akbar mempertanyakan sejauh mana aparat kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut. Menurutnya, apabila sudah ada pengaduan masyarakat, kepolisian berkewajiban melakukan verifikasi dan penyelidikan sesuai prosedur hukum.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Ada aduan masyarakat mengenai dugaan jaringan peredaran narkotika di kawasan belakang BRI Tanah Kongkong. Namun, menurut pengadu, sampai sekarang belum terlihat penanganan yang jelas. Apakah sudah dilakukan penyelidikan? Apakah pihak-pihak yang disebut sudah diperiksa? Bagaimana perkembangan penanganannya?” ujarnya.
Ia menegaskan, JAN Sulsel tidak sedang menghakimi atau menyatakan pihak-pihak yang disebut dalam aduan tersebut sebagai bandar narkotika. Namun, dugaan yang disampaikan masyarakat harus diuji secara profesional, objektif, dan transparan.
“Kalau memang tidak terbukti, sampaikan berdasarkan hasil penyelidikan. Tetapi kalau ada indikasi tindak pidana, jangan dibiarkan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penindakan hanya menyasar orang-orang tertentu, sementara dugaan jaringan yang lebih besar justru tidak mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.
Akbar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkotika tidak boleh hanya diukur dari banyaknya orang yang ditangkap. Aparat harus mampu menelusuri sumber pasokan, jaringan distribusi, pemasok, pengendali, hingga aliran transaksi yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika.
“Kalau serius perang terhadap narkoba, jangan hanya mengejar mereka yang berada di ujung mata rantai. Telusuri siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, bagaimana distribusinya, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Jangan sampai pengguna dan pengedar kecil terus menjadi sasaran, sementara dugaan aktor utama tidak mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Akbar mendesak Kapolres Bulukumba melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasat Resnarkoba, khususnya dalam hal konsistensi penindakan, transparansi penanganan perkara, serta respons terhadap setiap pengaduan masyarakat.
Ia meminta kepolisian memberikan klarifikasi mengenai status hukum Andi Haerul dan Lapen alias Alfianto, dasar hukum keduanya tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik, serta perkembangan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan jaringan peredaran narkotika di kawasan Tanah Kongkong.
“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terkikis karena tidak adanya keterbukaan. Kami meminta penegakan hukum yang konsisten, bukan penindakan yang menimbulkan pertanyaan. Semua laporan masyarakat harus diperlakukan secara profesional, tanpa melihat siapa orangnya dan di mana lokasinya,” tandas Akbar.
Bagi JAN Sulsel, pemberantasan narkotika bukan sekadar agenda penangkapan atau pencitraan institusi. Ini merupakan tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman peredaran gelap narkoba. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik tebang pilih maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.
“Jangan hanya berani menangkap yang mudah dijangkau. Bongkar jaringannya, telusuri pemasok dan pengendalinya, serta jawab setiap aduan masyarakat. Pemberantasan narkoba harus berdiri di atas keadilan, profesionalisme, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kapolres Bulukumba dan Kasat Resnarkoba Polres Bulukumba mengenai kabar bebasnya kedua pria tersebut serta perkembangan aduan masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di kawasan Tanah Kongkong. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait.(*)
