BERANDANEWS – Jakarta, Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Kedatangan Hercules bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam kepada penyidik KPK terkait asal-usul dan konstruksi penerimaan dana dari PT Summarecon Agung yang sebelumnya telah ia kembalikan ke pihak penyidik melalui tim kuasa hukumnya.
“Kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk memberikan penjelasan transparan terkait hal itu,” tegas Hercules saat ditemui di pelataran Gedung KPK.
Tak hanya mengklarifikasi soal dana, Hercules menegaskan bahwa dalam pemeriksaan kali ini ia bakal membongkar indikasi pelanggaran hukum terkait pengubahan status lahan seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor yang diduga milik warga/ahli waris, namun secara sepihak diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh pihak PT Summarecon.
Hercules menduga kuat ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang berdiri di belakang praktik penguasaan tanah tersebut.
“Di mana-mana memang begitu mode permainannya. Dia selalu merasa kuat karena banyak juga oknum-oknum aparat penegak hukum yang membekingi di belakangnya,” tuduh Hercules.
Duduk Perkara Uang Rp800 Juta dan Skandal Suap HGB Kementerian ATR/BPN
Sebelum kedatangan Hercules ke KPK, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah menerima pengembalian uang tunai senilai Rp800 juta dari pihak Hercules melalui kuasa hukumnya pada Kamis (15/10/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pusaran kasus ini bermula dari sengketa tanah sengit antara PT Summarecon Agung dengan sejumlah pemilik atau ahli waris yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor.
Akibat adanya sengketa hukum dan penolakan warga, sertifikat lahan tersebut sempat diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemblokiran inilah yang kemudian diduga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana suap yang mengalir ke oknum pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN demi menerbitkan status HGB.
Di tengah bergulirnya sengketa, PT Summarecon diduga menyerahkan uang Rp800 juta kepada kubu Hercules melalui seorang pengacara berinisial MW. Uang tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi jasa agar pihak Hercules memfasilitasi komunikasi serta melakukan pengamanan di kawasan sengketa agar masalah tidak semakin berlarut.
Kuasa Hukum GRIB Jaya: Uang Diterima Sebelum OTT KPK
Kuasa Hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menegaskan bahwa penyerahan uang tunai Rp800 juta dari pengacara PT Summarecon kepada pimpinannya terjadi sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK meletus.
Wilson menerangkan, Hercules pada awalnya diminta bantuan oleh pihak ahli waris tanah untuk mendampingi hak atas 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka. Namun kemudian, pihak pengacara PT Summarecon berinisial MW menghubungi Ketum GRIB Jaya untuk memohon bantuan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan secara damai.
Guna menjaga integritas hukum dan mendukung pengusutan kasus suap pengurusan SHGB oleh KPK, pihak Hercules memilih kooperatif dengan memulangkan seluruh uang Rp800 juta tersebut ke kas negara melalui penyidik KPK.
Saat ini penyidik KPK terus mendalami keterangan Hercules guna memetakan aliran dana suap dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan permainan izin HGB di Kabupaten Bogor.(*)
