KOLOM – Kerja Cepat Melaksanakan Pasal 34 UUD 1945, dari Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 Menuju Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi.
Penghargaan yang Patut Diapresiasi
Keberhasilan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meraih penghargaan Outstanding Leadership in Expanding Social Education Access dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 merupakan sebuah capaian yang patut mendapatkan apresiasi.
Penghargaan yang diberikan pada Jumat, 6 November 2026, di Jakarta tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya kepemimpinan Gus Ipul dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat menawarkan pendekatan yang berbeda dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni menjadikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial.
Menurut hemat penulis, keberhasilan Gus Ipul dalam menggerakkan program ini layak diapresiasi karena memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dalam waktu yang relatif singkat, Sekolah Rakyat dilaporkan telah menjangkau sekitar 44.200 siswa di 182 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Capaian tersebut memperlihatkan perkembangan yang berarti dalam perluasan layanan pendidikan sosial.
Keberhasilan Gus Ipul bukan semata-mata terletak pada penghargaan yang diterimanya, melainkan pada upaya menerjemahkan gagasan besar Presiden Prabowo menjadi program yang mulai dirasakan manfaatnya oleh anak-anak dari keluarga miskin.
Namun, apresiasi terhadap capaian awal ini juga harus disertai harapan agar Sekolah Rakyat semakin berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mengubah masa depan para peserta didiknya.
Kerja Cepat Melaksanakan Pasal 34 UUD 1945
Ada satu ungkapan Gus Ipul yang menurut penulis memiliki makna sangat penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yaitu semangat kerja cepat melaksanakan Pasal 34 UUD 1945.
Pernyataan tersebut kembali disampaikan Gus Ipul ketika menghadiri peringatan satu tahun Sekolah Rakyat di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Oktober 2026.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berangkat dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Pasal tersebut berbunyi:
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Ketentuan konstitusi ini bukan sekadar kalimat yang dibaca dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di dalamnya terkandung kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Pasal 34 ayat (2) juga menegaskan tanggung jawab negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Dalam konteks itulah, penulis memandang bahwa gagasan kerja cepat melaksanakan Pasal 34 merupakan pendekatan kebijakan yang penting.
Artinya, amanat konstitusi tidak boleh berhenti menjadi slogan, melainkan harus diterjemahkan menjadi program nyata yang memiliki sasaran, pembiayaan, pelaksana, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selama puluhan tahun Indonesia merdeka, persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi tantangan pembangunan.
Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara melalui pendidikan.
Pasal 34 UUD 1945 tidak cukup hanya dibacakan dalam forum resmi. Pasal tersebut harus hadir dalam kehidupan anak-anak miskin yang membutuhkan kesempatan untuk memperoleh masa depan lebih baik.
Di sinilah semangat kerja cepat yang disampaikan Gus Ipul memperoleh relevansinya.
Tetapi kerja cepat juga harus berarti kerja tepat sasaran, sesuai aturan, terukur, dan berkelanjutan.
Menghubungkan Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945
Menariknya, dalam peringatan satu tahun Sekolah Rakyat di Makassar, Gus Ipul juga menghubungkan program tersebut dengan tiga ketentuan penting dalam konstitusi, yaitu Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.
Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat.
Pasal 31 mengatur hak warga negara memperoleh pendidikan.
Pasal 33 menempatkan perekonomian dan pengelolaan sumber daya nasional dalam kerangka kemakmuran rakyat.
Sementara Pasal 34 memberikan landasan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Ketika ketiga amanat tersebut dihubungkan, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pendidikan, perlindungan sosial, dan upaya peningkatan kesejahteraan.
Seorang anak miskin tidak cukup hanya memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari ini.
Ia juga membutuhkan pendidikan yang memungkinkan dirinya memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik pada masa depan.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang lebih jauh daripada sekadar menyediakan bangku sekolah.
Program ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Gus Ipul dan Kepemimpinan yang Berorientasi Pelayanan
Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 juga menjadi momentum untuk menilai pentingnya kepemimpinan dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Sebuah kebijakan yang baik tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila tidak didukung koordinasi, pengorganisasian, dan kemampuan pelaksanaan yang memadai.
Sekolah Rakyat membutuhkan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, tenaga pendidik, pekerja sosial, serta berbagai unsur masyarakat.
Di sinilah kepemimpinan Menteri Sosial memiliki posisi strategis.
Penulis menilai bahwa capaian perluasan Sekolah Rakyat patut mendapat pengakuan sebagai hasil kerja kelembagaan di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sekaligus pelaksanaan kebijakan yang digagas Presiden Prabowo.
Apresiasi tersebut tentu bukan berarti seluruh persoalan telah selesai.
Sebaliknya, penghargaan seharusnya menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyempurnakan tata kelola, serta memperluas jangkauan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu langkah penting yang disampaikan Gus Ipul adalah pembenahan data penerima manfaat.
Ketepatan data menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan perlindungan sosial.
Banyak warga miskin berpotensi tidak memperoleh pelayanan karena belum terdata dengan baik, sementara ketidaktepatan data juga dapat menimbulkan salah sasaran.
Karena itu, kerja cepat harus dimulai dari data yang akurat, penjangkauan langsung, verifikasi yang dapat dipercaya, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam pelayanan sosial, kecepatan tanpa ketepatan dapat menimbulkan masalah baru. Namun, ketepatan tanpa keberanian bertindak juga dapat membuat masyarakat miskin terlalu lama menunggu haknya.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Membangun Gedung
Gagasan Sekolah Rakyat tidak boleh dipersempit menjadi proyek pembangunan gedung, asrama, ruang kelas, maupun pengadaan perlengkapan pendidikan.
Gedung yang representatif memang diperlukan. Fasilitas pembelajaran yang memadai juga merupakan bagian penting dari mutu pendidikan.
Namun, keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan yang dialami peserta didik.
Anak yang sebelumnya putus sekolah diharapkan dapat kembali belajar.
Anak yang kehilangan kepercayaan diri perlu memperoleh lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadiannya.
Anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga harus mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi akademik dan keterampilannya.
Sekolah berasrama juga harus menjadi lingkungan yang aman, sehat, manusiawi, serta bebas dari kekerasan dan perundungan.
Karena itu, tenaga pendidik, pengasuh, kepala sekolah, dan pekerja sosial mempunyai peran yang sama pentingnya dengan fasilitas fisik.
Anak-anak Sekolah Rakyat bukanlah objek belas kasihan pemerintah.
Mereka merupakan warga negara yang memiliki hak memperoleh pendidikan bermutu dan kesempatan mengembangkan masa depannya.
Setelah Lulus, Mereka Akan ke Mana?
Menurut hemat penulis, inilah tantangan terbesar yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang.
Kementerian Sosial telah menyampaikan arah pembinaan agar lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya.
Gagasan tersebut penting dan layak didukung.
Namun, pemerintah perlu memastikan tersedianya jalur lanjutan yang benar-benar dapat diakses para lulusan.
Bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik, perlu tersedia pendampingan menuju perguruan tinggi, politeknik, maupun lembaga pendidikan profesi melalui dukungan beasiswa yang sesuai.
Bagi siswa yang memilih memasuki dunia kerja, diperlukan penguatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, kesempatan magang, dan kemitraan dengan dunia usaha serta industri.
Pendidikan bahasa asing, literasi digital, teknologi, dan kewirausahaan juga dapat menjadi bekal yang relevan menghadapi perkembangan dunia kerja.
Harapannya, seorang anak yang masuk Sekolah Rakyat karena keterbatasan ekonomi keluarganya tidak lagi menghadapi hambatan yang sama setelah menyelesaikan pendidikan.
Negara tidak cukup mengantarkan anak miskin sampai pintu gerbang kelulusan. Negara perlu membantu membuka jalan agar mereka memiliki kesempatan untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat pada akhirnya harus diukur melalui perkembangan lulusan, bukan hanya jumlah peserta didik yang diterima.
Pengawasan Anggaran untuk Menjaga Keberhasilan Program
Sebagai mantan auditor pemerintah, penulis memandang bahwa program sebesar Sekolah Rakyat memerlukan tata kelola keuangan dan pengawasan yang memadai.
Penggunaan anggaran negara harus memenuhi prinsip legalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam praktik pemeriksaan dikenal prinsip rechtmatigheid, yakni kepatuhan terhadap hukum, dan doelmatigheid, yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya.
Pengawasan terhadap Sekolah Rakyat tidak cukup hanya memastikan bahwa kontrak tersedia, barang telah diterima, serta pembayaran dilakukan sesuai prosedur.
Auditor juga harus menilai apakah fasilitas digunakan sebagaimana mestinya, pelayanan pendidikan sesuai standar, kebutuhan siswa terpenuhi, serta anggaran memberikan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.
Pengawasan sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, sampai evaluasi hasil pendidikan.
Dalam hal ini, aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran penting sebagai pemberi peringatan dini dan rekomendasi perbaikan.
Pengawasan yang baik bukanlah penghambat kerja cepat. Justru pengawasan merupakan bagian dari upaya memastikan kerja cepat tetap berada di jalur yang benar.
Dengan tata kelola yang kuat, capaian positif Sekolah Rakyat dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
Jangan Lupakan Keluarga Peserta Didik
Pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sebaiknya berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Ketika seorang anak memperoleh fasilitas pendidikan berasrama, persoalan kemiskinan orang tuanya belum tentu selesai.
Orang tua mungkin masih menghadapi pengangguran, penghasilan rendah, keterbatasan tempat tinggal, atau persoalan kesehatan.
Karena itu, Sekolah Rakyat perlu terhubung dengan program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.
Koordinasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha dapat memperkuat manfaat program.
Apabila seorang anak memperoleh pendidikan yang baik, sementara keluarganya juga mendapatkan kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi, peluang untuk memutus rantai kemiskinan akan semakin terbuka.
Inilah pendekatan pembangunan sosial yang perlu terus diperkuat.
Makassar dan Harapan dari Indonesia Timur
Peringatan satu tahun Sekolah Rakyat yang diselenggarakan di GOR Sudiang, Makassar, pada 28 Oktober 2026 mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Kehadiran Gus Ipul dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk kawasan Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan geografis, ekonomi, dan keterbatasan akses pelayanan pendidikan di sejumlah daerah.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak dari wilayah tertinggal, terpencil, dan keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Namun, pembangunan dan pengembangan sekolah harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat serta pemetaan sosial yang akurat.
Pemerataan pelayanan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
Penghargaan Sudah Diraih, Kini Saatnya Menjaga Keberhasilan
Menurut penulis, penghargaan yang diterima Gus Ipul layak menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial, tenaga pendidik, pekerja sosial, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Keberhasilan program pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kerja bersama.
Gus Ipul menjalankan peran kepemimpinan dan koordinasi, sementara ribuan pelaksana di lapangan bekerja langsung melayani masyarakat.
Apresiasi terhadap kepemimpinan tersebut penting agar inovasi dan semangat pelayanan publik terus berkembang.
Namun, keberhasilan jangka panjang Sekolah Rakyat tetap membutuhkan evaluasi yang objektif dan berkelanjutan.
Indikator keberhasilan harus mencakup ketepatan sasaran peserta didik, perkembangan akademik, pembentukan karakter, kondisi kesejahteraan siswa, keberlanjutan pendidikan, serta kesempatan kerja setelah lulus.
Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pemantauan lulusan agar dapat diketahui apakah program benar-benar membantu meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka.
Dengan demikian, penghargaan yang diterima Gus Ipul tidak hanya menjadi catatan prestasi dalam suatu periode pemerintahan, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem pendidikan sosial yang semakin baik.
Penutup: Pasal 34 Harus Hidup dalam Kenyataan
Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf merupakan momentum yang pantas disambut dengan apresiasi.
Gus Ipul telah memimpin upaya perluasan Sekolah Rakyat, sebuah program yang menempatkan pendidikan anak-anak miskin sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Semangat kerja cepat melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 juga memberikan pesan penting bahwa negara harus terus memperkuat kehadirannya dalam kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan.
Namun, keberhasilan terbesar dari pelaksanaan amanat konstitusi tidak cukup diukur melalui penghargaan, besarnya anggaran, maupun banyaknya fasilitas yang dibangun.
Keberhasilan itu harus dibuktikan melalui perubahan kehidupan masyarakat.
Penulis berharap Sekolah Rakyat menjadi salah satu warisan pembangunan sosial yang mampu menghasilkan generasi terdidik, berkarakter, terampil, serta memiliki kesempatan hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya.
“Gus Ipul, keberhasilan dan penghargaan yang diraih patut diapresiasi. Semangat kerja cepat melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 harus terus dijaga. Kini saatnya memastikan bahwa anak-anak Sekolah Rakyat tidak hanya berhasil keluar dari sekolah membawa ijazah, tetapi juga memiliki kesempatan nyata untuk keluar dari kemiskinan.”
Bagi seorang menteri, penghargaan dapat menjadi catatan pengabdian selama menjalankan amanah jabatan.
Namun, bagi seorang anak dari keluarga miskin, kesempatan memperoleh pendidikan yang berhasil mengubah masa depan merupakan anugerah yang jauh lebih besar.
Sebab, penghargaan tertinggi dari keberhasilan Sekolah Rakyat bukanlah piala yang diterima seorang menteri, melainkan lahirnya generasi anak-anak Indonesia yang mampu mengangkat harkat dan martabat keluarganya.
Selamat kepada Gus Ipul atas penghargaan CNN Indonesia Awards 2026.
Semoga semangat kerja cepat melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 terus menghadirkan kebijakan yang bermanfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Karena konstitusi bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, melainkan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat.
Makassar 10 November 2026
Penulis
H. Makmur Idrus
Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar
