KOLOM – Delapan puluh satu tahun silam, tepatnya 10 November 1945, rakyat Indonesia mempertaruhkan jiwa dan raga dalam Pertempuran Surabaya demi mempertahankan kemerdekaan.
Saat itu, musuh bangsa terlihat jelas: kekuatan asing yang hendak menguasai kembali Indonesia.
Kini, 81 tahun kemudian, muncul pertanyaan mendasar: Jika pahlawan 1945 melawan penjajah, siapa dan apa yang harus dilawan generasi 2026?
Jawabannya bukan lagi semata-mata kekuatan bersenjata, melainkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, serta berbagai persoalan yang menghambat terwujudnya cita-cita kemerdekaan.
Kemerdekaan sejati bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi ketika rakyat memperoleh keadilan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan pemerintahan yang bersih.
Karena itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum introspeksi bangsa, bukan sekadar seremoni tahunan.
Jenderal M. Jusuf: Keteladanan Kepemimpinan dan Integritas
Peringatan Hari Pahlawan 2026 memiliki makna istimewa bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Almarhum Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf, putra Kajuara, Kabupaten Bone, yang pernah menjabat Panglima ABRI periode 1978–1983, dijadwalkan menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
M. Jusuf dikenal sebagai panglima yang dekat dengan prajurit, memperhatikan kesejahteraan anak buah, dan memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga melayani mereka yang dipimpin.
Keteladanannya berlanjut ketika menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 1983–1993.
Salah satu prinsip penting yang pernah disampaikannya adalah:
“Yang memeriksa harus lebih bersih sebelum melakukan pemeriksaan.”
Pesan sederhana, tetapi sangat mendalam.
Seorang pemeriksa tidak cukup hanya menguasai peraturan dan teknik audit. Ia harus memiliki integritas, independensi, keberanian, serta tanggung jawab moral.
Bagaimana mungkin pengawas memberantas penyimpangan apabila dirinya justru menjadi bagian dari penyimpangan?
Inilah bentuk kepahlawanan dalam dunia pengawasan: berani mengungkap kebenaran berdasarkan bukti, menolak intervensi kekuasaan, dan tidak memperjualbelikan integritas.
Mengawasi uang rakyat bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan menjaga amanah negara dan kepercayaan masyarakat.
Musuh Bangsa 2026: Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Perjuangan bangsa hari ini berlangsung di medan yang berbeda.
Korupsi merampas hak rakyat atas pembangunan. Penyalahgunaan kewenangan melemahkan kepercayaan publik. Ketidakadilan hukum merusak rasa keadilan, sementara kemiskinan dan kesenjangan pendidikan menghambat masa depan generasi muda.
Namun, bangsa ini juga memiliki banyak pejuang tanpa tanda jasa: guru di pelosok, tenaga kesehatan, prajurit, aparat penegak hukum yang jujur, serta aparatur negara yang tetap menjaga amanah.
Mereka adalah penerus nilai kepahlawanan melalui pengabdian sehari-hari.
Jika dahulu keberanian diuji oleh peluru penjajah, hari ini keberanian diuji oleh godaan uang, jabatan, dan kekuasaan.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara tentang nasionalisme, tetapi mampu membuktikannya melalui kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Menjaga Presiden, Menjaga Konstitusi
Semangat kepahlawanan juga menuntut kita menjaga persatuan, keselamatan pemimpin negara, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat konstitusional untuk memimpin Indonesia periode 2024–2029.
Menjaga keselamatan Presiden dan stabilitas pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
Namun, menjaga Presiden bukan berarti membungkam kritik. Mendukung pemerintahan bukan berarti membenarkan setiap kebijakan.
Kritik yang konstruktif, pengawasan yang independen, dan penegakan hukum yang adil justru diperlukan agar pemerintahan tetap berada di jalur konstitusi.
Kesetiaan tertinggi seorang patriot bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan kepada Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
Jangan Hanya Mewariskan Nama Pahlawan
Tema Hari Pahlawan 2026, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan,” mengandung pesan bahwa penghormatan kepada pahlawan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal M. Jusuf hendaknya menjadi inspirasi bagi para pemimpin, khususnya dalam membangun kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, berdisiplin, dan berintegritas.
Kita tidak cukup membangun monumen, memasang foto pahlawan, atau menggelar upacara. Nilai perjuangan harus hidup dalam pemerintahan, pendidikan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat.
Pahlawan 1945 mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Generasi 2026 harus memiliki keberanian moral untuk mempertahankan makna kemerdekaan.
Jangan sampai kita begitu fasih memuji para pahlawan, tetapi kehilangan keberanian meneladani kejujuran dan pengorbanan mereka.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, melainkan bangsa yang berani melawan segala bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Penulis
H. Makmur Idrus
Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar
Mantan Ketua PC GP Ansor Makassar
