BERANDANEWS — Makassar, Keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mundur dari Partai Golkar memicu tanggapan tajam. Keputusan tertulis lewat surat bertanggal Senin (5/10/2026) kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, itu langsung memantik diskusi hangat di kalangan akademisi.
Dalam surat pamitnya, Appi sempat mengutarakan rasa terima kasih atas ruang tempaan politik yang ia dapatkan di bawah naungan pohon beringin.
“Partai Golkar adalah rumah tempat saya ditempa. Di bawah rindang beringin, saya belajar bahwa politik adalah jalan pengabdian dan bahwa karya selalu lebih nyaring daripada kata,” jelas Munafri.
Sorotan Akademisi: Momentum Hengkang Mengundang Tanya
Langkah ini disayangkan sejumlah pihak lantaran beberapa bulan sebelumnya Appi sempat berjanji akan menjaga soliditas partai siapapun yang terpilih dalam Musda.
Akademisi Universitas Mega Rezky (Unimerz) Makassar, Baharuddin Hafid, menilai bahwa hak berpindah partai memang dijamin dalam demokrasi. Namun, momentum kepindahan yang terjadi tepat setelah gagal meraih posisi internal tentu mengundang tanda tanya publik.
“Dinamika ini menguji dasar berpolitik seseorang: apakah melangkah atas dasar ideologi, rekam jejak perjuangan, dan nilai-nilai luhur, atau sekadar berburu ceruk posisi strategis?” ujar akademisi yang akrab disapa Barhaf ini, Selasa (6/10/2026).
Barhaf mempertanyakan apakah kesetiaan pada partai politik hanya bertahan sejauh pintu kekuasaan internal terbuka lebar, ataukah partai sekadar dianggap kendaraan pragmatis menuju tujuan personal.
Yang Paling Mahal Adalah Karakter Politik
Lebih lanjut, Barhaf mengingatkan bahwa panggung politik bukan sekadar urusan menang atau kalah, melainkan cermin maturitas serta kedewasaan karakter seorang tokoh publik.
“Kekuasaan dapat diperoleh melalui momentum dan jabatan datang lewat kontestasi. Partai dapat berganti, tetapi karakter politik tidak bisa dibeli secara instan,” tegasnya.
Ia menambahkan, politisi sejati justru diuji ketika berada dalam posisi tidak menguntungkan. Bila setiap kekalahan direspon dengan melangkah keluar dari rumah politik, publik pada akhirnya akan menilai sejauh mana ketahanan dan kedewasaan politik sang tokoh saat keinginan internalnya tidak terakomodasi.(*)
