BERANDANEWS — Jakarta, Di balik megahnya kubah Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, gema doa dan lantunan zikir yang merayakan 21 tahun penandatanganan MoU Helsinki mendadak dibayangi ketegangan.
Tanggal 15 Agustus 2026 yang seharusnya menjadi momentum perenungan atas dua dekade berakhirnya konflik panjang, justru diwarnai aksi demonstrasi, pengibaran bendera, dan riak kerusuhan yang memicu kesiapsiagaan penuh aparat TNI-Polri.
Bagi masyarakat Aceh, perdamaian bukan sekadar angka atau lembaran dokumen formal yang ditandatangani di Finlandia pada 2005 silam. Ini adalah ruang napas tempat anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, roda ekonomi warga kecil berputar, dan kebebasan sosial kembali dihirup setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang trauma ketakutan.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang juga salah satu arsitek utama perdamaian Aceh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas gejolak tersebut. Ia menegaskan bahwa riak-riak kerusuhan yang terjadi tidak memantulkan jerit hati mayoritas rakyat Aceh yang merindukan ketenangan.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding masa-masa konflik dulu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan; ekonomi berkembang, kebebasan, pendidikan, dan kehidupan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” tegas JK dalam keterangan tertulisnya.
Akar Masalah: Resah pada Pemimpin Lokal, Bukan Pusat
Menepis narasi bahwa aksi ini merupakan infiltrasi penolakan terhadap kedaulatan negara, JK membedah fakta lapangan. Menurutnya, letupan emosi massa di Banda Aceh dipicu oleh dinamika dan ketidakpuasan internal terhadap kepemimpinan daerah, bukan sinyal perlawanan terhadap pemerintah pusat.
Selama dua dekade terakhir, ruang demokrasi telah memberi kesempatan bagi mantan tokoh-tokoh konflik untuk memimpin Aceh secara sah melalui Pemilu.
Namun, efektivitas kepemimpinan dan pemenuhan ekspektasi publik di tingkat lokal kini tengah diuji.
“Tidak ada indikasi ketidaksenangan kepada pemerintah pusat. Yang terjadi adalah ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kelompok atau pemimpin mereka sendiri di daerah,” urai JK.
Kekosongan Kepemimpinan di Momen Krusial
Fakta mengerikan lain yang terungkap saat insiden berlangsung adalah absennya pimpinan puncak di Serambi Mekkah. Saat tensi warga meningkat di lapangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf tengah menjalani perawatan medis di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada saat yang sama, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga sedang fokus berobat di Penang.
Ketiadaan figur sentral bertuah politik ini memicu kekosongan kepemimpinan (power vacuum) di Banda Aceh, menyisakan Wakil Gubernur dan jajaran kepolisian untuk meredam gejolak agar tidak pecah menjadi konflik terbuka.
JK menilai kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok kecil untuk memprovokasi suasana.
Merawat Kehormatan Otonomi Khusus
Mengakhiri keterangannya, JK mengingatkan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk tidak mengorbankan buah manis dari 21 tahun perdamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Hak-hak istimewa yang didapat Acehmulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga fleksibilitas regulasi daerah merupakan amanah besar yang harus diprioritaskan untuk kesejahteraan publik, bukan digadaikan demi ego politik sektarian.
“Jangan sampai apa yang sudah kita capai dan rawat bersama selama 21 tahun ini mendadak terganggu. Perdamaian adalah fondasi utama kemajuan Aceh,” pungkasnya.(*)
