BERANDANEWS – Jakarta, Pemerintah bersiap mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema baru agar implementasi program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Rencana tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas, Ahad (26/7/2026).
Salah satu strategi percepatan yang disiapkan pemerintah adalah memanfaatkan dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak perlu membangun dapur baru sehingga pelaksanaan program bisa segera berjalan.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” jelasnya.
Selain pesantren dan daerah 3T, pemerintah juga tengah menata sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan karena harus diawali dengan pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.
Menurut Zulhas, pendataan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih sasaran penerima bantuan yang selama ini terjadi di sejumlah daerah.
“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” katanya.
Pendataan tersebut juga menjadi dasar evaluasi agar distribusi MBG lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai belum membutuhkan layanan akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan ke sekolah lain yang lebih memerlukan.
Zulhas menegaskan pemerintah juga akan memastikan masyarakat yang telah berinvestasi membangun fasilitas pendukung Program MBG tidak dirugikan akibat penyesuaian kebijakan.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan percepatan Program Makan Bergizi Gratis bagi pesantren dan wilayah 3T dapat direalisasikan dalam waktu satu bulan. Sementara penataan titik layanan MBG secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dalam dua bulan.(*)
