KOLOM ‘- Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, ruang publik sempat disuguhi narasi tentang pertarungan antara “azimat sakti” dan “diskresi Ketua Umum”. Azimat sakti dimaknai sebagai legitimasi politik yang lahir dari dukungan mayoritas pemilik suara di daerah, sedangkan diskresi Ketua Umum dipahami sebagai kewenangan strategis DPP dalam menentukan arah kepemimpinan partai.
Namun, dinamika politik ternyata berkembang ke arah yang berbeda. Ketika Ilham Arief Sirajuddin (IAS) berhasil mengonsolidasikan dukungan sekitar 22 DPD II dari total 24 pemilik suara, pertentangan itu secara perlahan kehilangan pijakan empiris. Yang tersisa bukan lagi kontestasi antara legitimasi lokal dan otoritas pusat, melainkan proses saling menguatkan antara keduanya.
Dalam tradisi Partai Golkar, konsolidasi suara bukan sekadar soal angka. Ia merupakan indikator kemampuan membangun komunikasi politik, menjaga jejaring kader, serta menghadirkan kepercayaan dari struktur partai. Dukungan yang hampir bulat menunjukkan bahwa mayoritas elite daerah memiliki persepsi yang relatif sama mengenai figur yang dianggap paling mampu memimpin Golkar Sulawesi Selatan menghadapi Pemilu 2029.
Secara sosiologis, kondisi tersebut menggambarkan apa yang disebut Vilfredo Pareto sebagai proses sirkulasi elite. Kepemimpinan muncul bukan hanya karena kehendak organisasi di tingkat pusat, tetapi karena memperoleh pengakuan dari elite-elite lokal yang menjadi penyangga utama organisasi. Sementara menurut Gaetano Mosca, setiap organisasi politik akan mencari figur yang mampu membangun kohesi elite agar stabilitas organisasi tetap terjaga. Dalam konteks ini, dukungan mayoritas DPD II merupakan modal legitimasi yang sangat kuat.
Dari perspektif Antonio Gramsci, dominasi politik yang bertahan bukan hanya dibangun melalui kewenangan formal, melainkan melalui hegemoni, yaitu kemampuan memperoleh persetujuan (consent). Dukungan luas terhadap IAS menunjukkan bahwa proses persuasi politik tampaknya berjalan lebih efektif daripada sekadar mobilisasi kekuasaan. Ketika mayoritas pemilik suara telah memberikan persetujuan, ruang konflik menjadi semakin sempit.
Karena itu, jika sebelumnya muncul spekulasi bahwa keputusan akhir sepenuhnya akan ditentukan oleh diskresi Ketua Umum, maka realitas politik yang berkembang justru memperlihatkan hal sebaliknya. Diskresi organisasi pada umumnya bekerja untuk menjaga persatuan dan kepentingan strategis partai, bukan mengabaikan aspirasi yang telah terkonsolidasi secara kuat di tingkat daerah. Semakin besar konsensus yang terbentuk di bawah, semakin kecil kebutuhan menggunakan diskresi yang berpotensi memunculkan resistensi.
Bagi Golkar Sulawesi Selatan, situasi ini menghadirkan momentum penting. Energi kader tidak lagi terserap dalam kompetisi internal yang berkepanjangan, melainkan dapat segera diarahkan pada agenda yang lebih besar: konsolidasi organisasi, regenerasi kader, serta strategi memenangkan Pemilu 2029.
Musda akhirnya bukan sekadar arena memilih ketua, melainkan forum untuk mengukuhkan legitimasi yang telah tumbuh melalui proses konsolidasi politik di tingkat daerah. Jika dukungan 22 dari 24 DPD II benar-benar terjaga hingga forum Musda, maka sejarah politik Golkar Sulawesi Selatan akan mencatat bahwa kepemimpinan tidak lahir dari pertarungan antara “azimat sakti” dan “diskresi Ketua Umum”, tetapi dari bertemunya aspirasi akar rumput dengan kepentingan strategis organisasi.
Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan seorang kandidat. Kemenangan terbesar adalah ketika organisasi mampu menyatukan kehendak mayoritas kader dalam satu arah perjuangan yang sama. Sebab dalam politik modern, legitimasi yang kuat selalu lahir dari perjumpaan antara kepercayaan kader, konsolidasi organisasi, dan visi kolektif menuju masa depan.
Allahu A’lam Bishawab
Penulis
Baharuddin Hafid
Akademisi Universitas Megarezky Makassar
