BERANDANEWS – Jakarta, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menilai penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai latar belakang profesi merupakan hal yang wajar dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan negara.
Menurut Qodari, keberagaman pengalaman dan perspektif yang dimiliki para komisaris justru dapat membantu perusahaan menemukan solusi serta pendekatan baru dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis maupun mendukung agenda pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
“Ketika seseorang datang dari latar belakang yang berbeda dan berasal dari luar lingkungan perusahaan, sering kali ada perspektif baru yang bisa dibawa. Itu dapat menjadi masukan penting dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan perusahaan,” ujar Qodari.
Ia mengaku memiliki pengalaman saat menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Dari pengalaman tersebut, menurutnya, komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berperan memberikan arahan strategis serta membantu mencarikan alternatif solusi bagi perusahaan.
Qodari juga menanggapi polemik yang berkembang terkait pengangkatan sejumlah komisaris BUMN yang belakangan menjadi sorotan publik. Di antaranya penunjukan Mufi Budi Ananda sebagai komisaris di PT Krakatau Posco serta Gina Febriyanti Ginting sebagai komisaris di PT Pertamina Retail.
Menurutnya, pengisian jabatan komisaris merupakan praktik yang lazim dilakukan, baik di lingkungan BUMN maupun perusahaan swasta. Yang terpenting, kata dia, komisaris mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan perusahaan.
“Kalau menurut saya, modal dasar seorang komisaris itu ada dua, yakni akal sehat dan niat baik. Dengan dua hal itu, seseorang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal,” katanya.
Qodari menambahkan, individu yang dipercaya menduduki posisi komisaris umumnya memiliki pengalaman organisasi, pemerintahan, maupun dunia usaha yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas pengawasan perusahaan.
Meski demikian, isu profesionalisme dalam pengisian kursi komisaris BUMN tetap menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya menempatkan figur yang profesional dan kompeten dalam struktur pengawasan perusahaan negara.
Menurut Puan, pengisian jabatan komisaris harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan kapasitas individu agar dapat memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung peningkatan kinerja BUMN.
Saat ini, sejumlah posisi komisaris BUMN diketahui ditempati oleh berbagai kalangan, mulai dari wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran, aparatur sipil negara (ASN), politisi, relawan politik, hingga tokoh yang memiliki kedekatan dengan elite partai.
Perdebatan mengenai komposisi komisaris BUMN pun terus berkembang, antara pandangan yang menekankan pentingnya profesionalisme dan kompetensi, serta pandangan yang melihat keberagaman latar belakang sebagai sumber perspektif baru bagi perusahaan negara dalam menghadapi tantangan bisnis dan pembangunan nasional.(*)
