BERANDANEWS – Makassar, Harapan ribuan warga Makassar, Gowa, dan Takalar untuk segera terbebas dari kemacetan kronis di Jembatan Barombong kembali menemui jalan terjal.
Proyek pembangunan jembatan Barombong yang selama ini digadang-gadang menjadi solusi utama kemacetan ternyata belum bisa direalisasikan setelah usulan anggaran senilai lebih dari Rp300 miliar ditolak pemerintah pusat.
Keputusan tersebut sontak memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat yang setiap hari harus berjibaku dengan antrean kendaraan mengular di salah satu jalur penghubung tersibuk di kawasan selatan Kota Makassar itu.
Bagi warga, kemacetan di Jembatan Barombong bukan lagi sekadar persoalan lalu lintas. Kondisi tersebut telah berubah menjadi masalah harian yang menguras waktu, energi, dan produktivitas.
Setiap pagi dan sore, ribuan pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam di atas jalan hanya untuk melintasi jembatan yang kapasitasnya dinilai sudah tidak lagi mampu menampung lonjakan volume kendaraan.
Tak sedikit warga mengaku terlambat masuk kerja, kehilangan peluang usaha, hingga terhambat menjalankan aktivitas ekonomi akibat kemacetan yang seolah tak pernah menemukan solusi.
Yang lebih memprihatinkan, sejumlah kendaraan darurat seperti ambulans kerap terjebak dalam antrean panjang. Dalam beberapa kasus, ambulans bahkan harus mencari jalur alternatif atau berputar arah karena tidak mampu menembus kepadatan lalu lintas.
Satu Kendaraan Mogok, Jembatan Barombong Lumpuh Total
Kemacetan di kawasan ini semakin parah karena adanya penyempitan jalur atau bottleneck di kedua sisi jembatan.
Pada jam-jam sibuk, terutama sekitar pukul 07.00 WITA dan menjelang sore hari, arus kendaraan dari arah Makassar menuju Gowa maupun Takalar nyaris tidak bergerak.
Kondisi menjadi lebih buruk ketika terjadi insiden kecil seperti kendaraan mogok atau kecelakaan ringan di atas jembatan.
Akibatnya, antrean kendaraan bisa mengular hingga beberapa kilometer dan menyebabkan lumpuhnya arus lalu lintas selama berjam-jam.
Karena itu, pembangunan jembatan barombong selama ini dianggap sebagai solusi paling realistis untuk mengatasi persoalan yang sudah bertahun-tahun menghantui masyarakat.
Proyek Rp300 Miliar Kandas di Sistem
Namun harapan tersebut kembali tertunda setelah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyatakan usulan pembangunan jembatan kembar Barombong tidak lolos verifikasi program Inpres Jalan Daerah Tahun 2027.
Kepala BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa nilai proyek yang diajukan Pemerintah Kota Makassar melebihi batas maksimal anggaran yang diperbolehkan dalam skema tersebut.
Menurutnya, setiap daerah hanya dapat mengusulkan proyek dengan total nilai maksimal Rp100 miliar, sementara satu kegiatan dibatasi paling tinggi Rp50 miliar.
Sementara proyek Jembatan Kembar Barombong yang diusulkan memiliki nilai investasi lebih dari Rp300 miliar.
“Nilainya masih cukup besar, di atas Rp300 miliar sehingga belum lolos sistem yang digunakan dalam program Inpres Jalan Daerah,” jelas Indra.
Ia mengakui pembangunan jembatan tersebut memang membutuhkan biaya besar mengingat bentang jembatan yang direncanakan mencapai lebih dari 300 meter dan menjadi jalur strategis penghubung Makassar, Gowa, dan Takalar.
Pemkot Tetap Bergerak, Lahan Terus Dibebaskan
Meski usulan ke pemerintah pusat belum mendapatkan lampu hijau, Pemerintah Kota Makassar tetap melanjutkan proses persiapan pembangunan.
Saat ini, pembebasan lahan di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, terus dikebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proyek tersebut.
Secara keseluruhan, lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari tiga hektare dengan panjang penanganan sekitar 800 meter.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bahkan telah turun langsung meninjau lokasi bersama Dinas Pertanahan dan Dinas Bina Marga serta Bina Konstruksi Sulawesi Selatan.
“Hari ini kami turun langsung melihat progres perjalanan pembebasan lahan untuk jembatan Barombong agar bisa mengurai kemacetan arus lalu lintas di wilayah ini,” ujar Munafri.
Menurutnya, pembangunan jembatan kembar merupakan proyek strategis yang akan dikerjakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan BBPJN.
Warga Menanti Kepastian
Di tengah berbagai persiapan yang telah dilakukan pemerintah daerah, masyarakat kini hanya bisa berharap agar proyek yang dinilai sangat mendesak tersebut tidak kembali terkatung-katung akibat persoalan pendanaan.
Sebab bagi warga yang setiap hari terjebak dalam kemacetan Barombong, pembangunan jembatan kembar bukan lagi sekadar proyek infrastruktur.
Melainkan harapan besar untuk mengakhiri penderitaan panjang di jalanan, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memastikan akses darurat dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa hambatan.
Untuk saat ini, harapan itu kembali harus menunggu.(*)
