BERANDANEWS – Jakarta, Pemerintah mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyepakati langkah penguatan tata kelola anggaran guna menekan potensi kebocoran sekaligus mempercepat perluasan program hingga ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Pertemuan strategis antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Fokus utama pembahasan adalah memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek efisiensi, pengawasan, serta percepatan distribusi manfaat program kepada masyarakat.
“Kemarin sore, Menkeu Purbaya menerima Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang di kantor Kementerian Keuangan, membahas upaya efisiensi anggaran, penanganan inefisiensi, serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, dan rencana akselerasi untuk wilayah 3T,” tulis Purbaya dalam unggahannya, Jumat (26/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menaruh perhatian besar terhadap potensi inefisiensi dan kebocoran anggaran yang dapat terjadi selama proses pelaksanaan program di lapangan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan dan BGN sepakat membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan berlapis, termasuk evaluasi rutin terhadap distribusi logistik serta penggunaan anggaran pada setiap tingkatan pelaksanaan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Program MBG melibatkan rantai distribusi yang luas dan menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Selain aspek pengawasan, pemerintah juga menyiapkan strategi khusus guna mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Kebijakan afirmatif ini bertujuan memastikan anak-anak yang berada di daerah perbatasan, kepulauan, dan kawasan terpencil memperoleh akses pemenuhan gizi yang sama dengan anak-anak di wilayah perkotaan.
Pemerintah menilai pemerataan layanan gizi merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pelaksanaan MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Diskusi ini menjadi langkah strategis sekaligus komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap program MBG,” lanjutnya.
Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan tata kelola yang terus dilakukan, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia sekaligus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi nasional.(*)
