KOLOM – Minggu pagi, 21 Juni 2026. Ratusan siswa SD dan SMP di Kota Batam berdiri di depan Gedung DPRD memegang spanduk, mendengarkan orasi dari atas mobil komando di hari libur, dengan seragam sekolah yang masih terpasang rapi. Yel-yel “Oke Gas” menggema. Seorang guru yang hadir mengaku jujur kepada media bahwa “ini karena ada perintah aja.” Kalimat itu pendek, tapi beratnya tidak tertanggungkan.
Di Jakarta, seorang perempuan dari Pisangan Timur mengaku menerima uang transpor Rp100.000 untuk hadir dalam aksi dukungan MBG di kawasan Patung Kuda. Di Jember, seorang ibu paruh baya turun berdemo karena anaknya bekerja di SPPG dan takut kehilangan pekerjaan. Di sekolah-sekolah Batam beberapa guru mengaku mendapat ancaman bahwa TPP mereka akan dipersulit jika tidak ikut pawai yang resminya disebut “aspirasi sukarela” itu.
Saya membaca rangkaian peristiwa ini bukan semata sebagai perdebatan soal kebijakan pangan. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang mendesak untuk dijawab, ketika perempuan dan anak-anak berdiri di jalanan itu, siapa yang sesungguhnya sedang berbicara?
Kebutuhan yang Sudah Diputuskan Sebelum Kita Ditanya
Nancy Fraser, filsuf feminis asal Amerika berargumen bahwa “kebutuhan” tidak pernah netral. Dalam setiap relasi antara negara dan rakyat selalu ada pertarungan tentang tiga hal sekaligus: siapa yang berhak mendefinisikan apa yang dibutuhkan, bagaimana satu-satunya cara yang sah untuk memenuhinya dan siapa yang dianggap layak bersuara tentang keduanya. Fraser menyebut ini “politics of needs interpretation” politik penafsiran kebutuhan di mana pihak yang berkuasa tidak hanya menyediakan solusi, tetapi juga menutup kemungkinan adanya solusi lain sebelum percakapan sempat dimulai.
Dalam logika MBG skema itu bekerja persis demikian. Kebutuhan sudah ditetapkan jauh sebelum kita ditanya anak-anak butuh gizi, gizi dipenuhi lewat dapur SPPG, SPPG dikelola secara terpusat, dan selesai. Ruang diskusi tentang alternatif pemberdayaan pasar lokal, katering komunitas, atau pelibatan orang tua dalam penentuan menu disingkirkan sejak awal. Yang tersisa bagi rakyat bukan lagi ruang untuk berdebat tentang bagaimana kebutuhan itu dipenuhi, melainkan hanya pilihan untuk berterima kasih atau dianggap menolak program.
Demonstrasi pro-MBG yang melibatkan perempuan dan anak-anak bekerja persis dalam logika itu. Bukan untuk membuka percakapan, melainkan untuk menutupnya. Seolah berkata lihat, mereka yang paling membutuhkan pun sudah berterima kasih jadi apa lagi yang perlu diperdebatkan?
Ironi yang Tidak Terlihat
Aliansi Perempuan Indonesia (API) sejak Oktober 2025 sudah menyuarakan sesuatu yang jarang dikutip media. MBG bukan hanya soal korupsi atau menu yang tidak layak, ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam yaitu pengetahuan perempuan tentang pangan.
Selama ini perempuan adalah penjaga pengetahuan gizi keluarga. Mereka tahu anak mereka alergi apa, suka apa, butuh apa. Mereka yang mengatur pasar, memilih bahan, memasak dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing anak. Pengetahuan ini bukan sekadar rutinitas domestik dalam kerangka Fraser, ia adalah bentuk “expert needs discourse” yang tumbuh dari pengalaman langsung dan akumulasi penilaian sehari-hari. Ketika negara mengambil alih fungsi ini melalui sistem yang tersentralisasi dan dikelola mayoritas purnawirawan militer, bukan hanya fungsi distribusi makanan yang bergeser tetapi agensi perempuan atas ranah yang selama ini mereka kuasai ikut terkikis.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Perwakilan API, Afifah, menyampaikan langsung di tengah aksi mereka pada 18 Juni 2026 di Bundaran HI bahwa para elit Badan Gizi Nasional dari wakil hingga ketuanya bukan ahli gizi, melainkan berasal dari latar belakang lain. “Masyarakat, terutama para ibu,” kata Afifah, “tidak mempercayakan urusan gizi anak mereka kepada orang-orang yang tidak punya latar belakang ilmu gizi. MBG hanya membuat siswa keracunan.” Ini bukan sekadar kritik teknis, ini adalah pernyataan tentang siapa yang dianggap berwenang atas tubuh dan kebutuhan anak dan jawaban yang diberikan sistem adalah bukan ibu.
Maka ketika perempuan-perempuan itu kemudian diarak ke jalanan membawa wajan dan bahan pangan sebagai simbol dukungan MBG, ada ironi yang menyakitkan di sana. Mereka hadir di ruang publik bukan untuk merayakan agensi mereka. Mereka hadir untuk memvalidasi sistem yang justru mengambil alih agensi itu sistem yang menggantikan pengetahuan kolektif ibu dengan instruksi terpusat dari lembaga yang dipimpin orang-orang tanpa keahlian gizi.
Dua Kelompok Perempuan, Dua Perlakuan yang Berbeda
Yang membuat situasi ini semakin sulit diabaikan adalah kontrasnya. API harus menembus blokade aparat berkali-kali hanya untuk tiba di Bundaran HI. Mereka yang berangkat dari Jalan Sudirman dialihkan ke jalan kampung, dipaksa memutar melalui gang-gang kecil, lalu dihadang lagi di persimpangan Grand Indonesia. Afifah dan rekan-rekannya harus memaksakan diri berbelok kanan melawan instruksi polisi agar bisa mencapai titik yang sudah mereka rencanakan. Mahasiswi dan ibu rumah tangga, Pekerja rumah tangga dan aktivis perempuan, mereka berjalan menembus tembok yang tidak kasat mata, tapi terasa di setiap persimpangan.
Sementara aksi pro-MBG? Disambut Wakil Menteri Sekretaris Negara di Jakarta. Ditemui anggota DPRD di Batam, Jember, Medan, Mataram. Difasilitasi kendaraan, spanduk, bahkan menurut pengakuan beberapa peserta uang transpor dan bahan pangan.
Ini bukan soal mana yang “benar” atau “salah” secara hukum. Keduanya adalah hak konstitusional, tapi kontras perlakuan itu memberi sinyal yang sangat jelas, interpretasi kebutuhan mana yang diakui sah oleh negara, dan interpretasi mana yang perlu dikendalikan, dibelokkan, dan dijauhkan dari pusat kota.
Anak-Anak yang Tidak Pernah Ditanya
KPAI melalui Komisioner Sylvana Maria Apituley menyebut mobilisasi pelajar Batam sebagai “bentuk eksploitasi dan manipulasi anak untuk agenda politik orang dewasa.” Anak-anak, kata KPAI tidak diberi pemahaman tentang kebijakan yang sedang diperdebatkan, apalagi kesempatan untuk memberikan pendapat substantif.
Saya ingin menambahkan satu lapisan lagi, anak-anak dalam peristiwa ini adalah subjek yang paling sering diklaim, tapi paling jarang didengar bahwa program MBG mengklaim mereka sebagai penerima manfaat. Demonstrasi mengklaim mereka sebagai bukti keberhasilan. Negara mengklaim mereka sebagai alasan kebijakan harus dilanjutkan. Mereka hadir di mana-mana dalam narasi dan tidak hadir sama sekali dalam percakapan.
Tapi tidak ada satu pun momen di mana seseorang benar-benar bertanya: nak, makanannya enak tidak? Bergizi tidak? Kamu mau tidak berdiri di sini hari ini? Seorang orang tua di media sosial menulis bahwa anaknya tidak pernah memakan makanan MBG yang diterima di sekolah, tapi guru menyuruhnya ikut pawai mendukung MBG. Anak itu mau ikut karena takut dimarahi.
Ketakutan itu adalah tanda bahwa sesuatu yang fundamental telah salah bukan hanya dalam satu kebijakan, tapi dalam cara kita membayangkan partisipasi rakyat.
Perempuan dan Anak: Kelompok Rentan yang Paling Mudah Dimobilisasi
Bukan kebetulan bahwa yang dikerahkan ke jalanan adalah perempuan dan anak-anak. Dalam kerangka yang sama yang digunakan Fraser, keduanya termasuk kelompok yang secara struktural berada dalam posisi rentan bukan karena lemah secara kodrati, tetapi karena sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku menempatkan mereka pada posisi dengan pilihan yang lebih sempit, suara yang lebih mudah diabaikan, dan konsekuensi yang lebih berat ketika mereka menolak.
Perempuan menanggung beban ganda, di satu sisi mereka adalah pengurus utama kebutuhan keluarga yang tak dibayar, di sisi lain mereka adalah pihak pertama yang kehilangan ketika kebijakan publik gagal. Anak-anak bahkan lebih tak berdaya mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk menolak, tidak punya ruang institusional untuk bersuara, dan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka untuk melindungi kepentingan mereka.
Justru karena itulah keduanya menjadi pilihan yang paling efisien untuk dimobilisasi. Kehadiran mereka sulit ditolak secara moral siapa yang berani berargumen melawan ibu-ibu dan anak-anak? Kepatuhan mereka lebih mudah dibentuk melalui tekanan struktural yang sudah ada. Dan jika ada yang mempertanyakan selalu tersedia narasi perlindungan “kami melakukan ini untuk mereka.”
Tapi perlindungan yang sejati tidak membutuhkan tubuh yang dilindungi sebagai alat peraga. Ia bekerja dalam diam dalam kebijakan yang berpihak dalam anggaran yang tepat sasaran, dan dalam ruang di mana mereka benar-benar didengar, bukan dikerahkan.
Kerentanan yang Diubah Menjadi Komoditas Legitimasi
Saya tidak berargumen bahwa semua yang hadir dalam demonstrasi pro-MBG adalah aktor tanpa kesadaran. Ada di antara mereka yang datang karena memang merasakan manfaat. Ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, ada yang diajak oleh orang yang mereka percayai. Ketakutan kehilangan sumber nafkah adalah persoalan yang nyata dan tidak boleh diremehkan.
Tapi justru di situlah masalahnya rasa takut yang nyata itu, kerentanan ekonomi yang nyata itu, kemudian digunakan oleh pihak yang justru bertanggung jawab atas kondisi yang menciptakan kerentanan tersebut sebagai bahan bakar untuk membentuk tameng sosial. Tubuh yang rentan, tubuh ibu yang takut kehilangan pekerjaan, tubuh guru yang takut kehilangan tunjangan, tubuh anak yang takut dimarahi. Dikerahkan bukan sebagai subjek yang berdaulat, melainkan sebagai instrumen yang membuktikan bahwa kebijakan tidak perlu dipertanyakan. Orang-orang yang paling tidak punya pilihan diposisikan seolah-olah mereka adalah yang paling bebas memilih untuk mendukung.
Inilah yang terjadi ketika ruang demokrasi berubah menjadi alat propaganda, bukan dengan melarang suara kritis, tetapi dengan menenggelamkannya di bawah suara yang lebih keras, lebih terorganisir, dan lebih difasilitasi. Dan kerentanan yang seharusnya menjadi dasar perlindungan justru diubah menjadi komoditas untuk legitimasi.
Sebuah Permintaan Sederhana
Tidak ada yang salah dengan program makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kebutuhan gizi anak adalah kebutuhan yang nyata dan mendesak. Yang bermasalah adalah ketika program itu tidak boleh dievaluasi, tidak boleh dikritik, dan legitimasinya dipertahankan bukan melalui transparansi data dan akuntabilitas anggaran melainkan melalui pengerahan tubuh perempuan dan anak-anak ke jalanan.
Jika pemerintah benar-benar percaya bahwa MBG bermanfaat bagi rakyat, buktikan bukan dengan demonstrasi tandingan. Buktikan dengan membuka data stunting yang diklaim membaik. Buktikan dengan mengaudit setiap rupiah yang sudah dikeluarkan. Buktikan dengan menindak tuntas korupsi yang sudah mulai terungkap.
Karena rakyat yang benar-benar merasa terbantu tidak perlu dibayar Rp100.000 untuk turun ke jalan, dan anak-anak yang benar-benar merasakan manfaat gizi tidak perlu dipanggil melalui grup WhatsApp sekolah pada Sabtu malam untuk berdemo di hari Minggu.
Suara rakyat yang paling otentik bukan yang paling keras di jalanan. Ia adalah suara yang muncul ketika tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada amplop di balik kehadiran mereka.
Penulis
Megatriani
Mahasiswa Kajian Gender Univeritas Indonesia
