BERANDANEWS – Makassar, Pemuda Makassar dan aktivis sosial di Kota Makassar yaitu Muhammad Syukur menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menyikapi berbagai kritik yang dilontarkan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, oleh karena itu Muhammad Syukur mengundang secara terbuka yang bersangkutan untuk mengundang debat publik ilmiah dan terbuka guna menguji argumentasi serta data yang digunakan dalam mengkritik program tersebut.
Undangan debat terbuka ini lahir sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, di mana setiap kebijakan publik harus dapat dikritisi secara rasional, namun pada saat yang sama kritik juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan faktual.
Muhammad Syukur yang juga Alumni UIN Alauddin dari Fakultas Syariah ini menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi.
Namun, menurutnya, kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus mempertimbangkan tujuan strategis program tersebut sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi Indonesia.
“Kami menghormati hak Saudara Tiyo Ardianto untuk menyampaikan kritik. Tapi saya juga meyakini bahwa sebuah kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari kekurangan implementasinya semata. Yang harus dinilai adalah tujuan, manfaat, dampak ekonomi, dampak kesehatan masyarakat, serta strategi perbaikannya. Karena itu kami mengundang Saudara Tiyo untuk berdiskusi dan berdebat secara terbuka di hadapan publik agar masyarakat dapat menilai secara objektif,” ujar aktivis yang juga sempat menjadi Pengurus HMI Cabang Gowa Raya, Senin (15/6/2026)
Muhammad Syukur menilai bahwa Program MBG merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi stunting, memperkuat ketahanan pangan lokal, sekaligus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Program tersebut diketahui menyasar puluhan juta penerima manfaat dan melibatkan rantai pasok pangan dari petani, peternak, nelayan, UMKM hingga tenaga kerja dapur pelayanan gizi.
Ia menegaskan bahwa apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan, maka solusi yang tepat adalah memperbaiki tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat standar keamanan pangan, bukan menolak atau mendeligitimasi tujuan utama program tersebut.(*)
