BERANDANEWS – Makassar, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai semakin menjauh dari amanat konstitusi. Melalui siaran pers yang dirilis pada Kamis (11/6/2026), PMII Makassar bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah dan menyerukan lahirnya “Reformasi Total Jilid 2”.
Ketua PC PMII Kota Makassar Hariandi menilai berbagai persoalan nasional yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kerusakan sistemik yang berawal dari lemahnya penegakan hukum, menguatnya praktik dinasti politik, hingga menurunnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Menurutnya, kondisi tersebut melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan mengorbankan masa depan bangsa demi kepentingan politik jangka pendek.
Salah satu sorotan utama organisasi mahasiswa tersebut adalah kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). PMII Makassar menilai program tersebut telah berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Pemotongan anggaran pendidikan demi membiayai program populis merupakan bentuk pengorbanan masa depan generasi bangsa. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik sesaat,” demikian pernyataan Hariandi dalam rilisnya, Kamis (11/6/2026)
Selain itu, PMII juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin berat bagi masyarakat. Organisasi tersebut mengaitkan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga kebutuhan pokok dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak efektif.
Di tingkat lokal, PMII Makassar menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional seperti cabai rawit dan bawang merah yang dinilai semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya persoalan ekonomi, PMII juga mengkritik berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mereka menilai terdapat kecenderungan meningkatnya represivitas terhadap kritik masyarakat sipil serta upaya memperluas peran aparat aktif dalam jabatan sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Kota Makassar menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mengakhiri praktik manipulasi hukum dan dinasti politik serta mengembalikan independensi lembaga peradilan. Kedua, mengembalikan anggaran pendidikan yang dipangkas dan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis. Ketiga, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, perlindungan tenaga kerja, serta kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Keempat, menolak kebijakan yang dinilai membuka ruang militerisme sipil dan membatasi kebebasan berpendapat.
PMII Makassar juga memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menunjukkan langkah konkret dalam merespons berbagai persoalan tersebut.
Jika tidak ada perubahan kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat dalam waktu dekat, organisasi tersebut menyatakan akan melakukan konsolidasi bersama berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serikat buruh, dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi massa yang lebih besar.
“Kami menyerukan konsolidasi total seluruh elemen gerakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawal perubahan yang lebih baik bagi bangsa,” tegas Hariandi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal meningkatnya kritik dari kalangan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap sektor pendidikan, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia.(*)
