Berandasulsel.com – Makassar, Sosialisasi reklamasi Pulau Lae-lae, dan pembagian masker oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Sulsel dan Cabang Makassar dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Sabtu (12/9)
Selain melakukan sosialisasi, juga berdialog dengan warga. Gubernur menyampaikan terkait penanganan Covid-19, penataan pulau, serta ketersediaan listrik 24 jam.
“Pulau Lae-lae, tidak bisa kita anggap enteng, karena dia sangat dekat dengan Kota Makassar. Sehingga, tadi teman-teman Persatuan Insinyur Indonesia punya kepedulian membagi 10.000 masker,” kata Nurdin Abdullah.
Sosialisasi langsung terkait melindungi diri dengan masker, jaga jarak dan mencuci tangan dilakukan Nurdin Abdullah. Selanjutnya, ia menyampaikan rencana proyek strategis nasional reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang ada. Sekitar 12 hektare ditempatkan di Lae-lae.
Kehadirannya bersama Pj Wali Kota untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, pulau akan ditata untuk kesejahteraan warga setempat.
“Bahwa mereka tidak akan terganggu, tidak ada niat sedikit pun memindahkan mereka. Supaya kegiatan proyek yang ada di sini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Yang pasti, 12 hektare disiapkan untuk menata pulau dan impactnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sini. Seperti, Pemprov akan menyiapkan pusat-pusat kuliner. Pengerjaan akan segera dilakukan dan diharap Desember sudah selesai.
Selain itu, Nurdin Abdullah menyebutkan, sekian lama pulau yang dapat ditempuh dengan perahu speedboat sekitar 3 menit dari Dermaga Polairud juga belum memiliki ketersediaan listrik 24 jam. Listik hanya tersedia dari pukul enam sore hingga enam pagi.
“Maka tahun ini juga kita akan buat jaringan masuk ke sini melalui bawah laut. Itu murni investasi pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang warga pulau, Maryati Daeng Intan, menyampaikan rasa syukurnya telah mendapatkan penjelasan dari gubernur.
“Kami sudah mendapat penjelasan, mudah-mudahan kita lebih sejahtera. Terutama nelayan dan masyarakat lain. Kami membutuhkan penjelasan lengkap. Alhamdulillah, masyarakat puas,” ucapnya.
Masyarakat telah berdialog, bahwa tidak masalah dibangun dan dilakukan penataan. Asalkan mata pencaharian nelayan tidak dimatikan. Kemudian mereka diberikan jaminan, bahwa pusat kuliner yang dibangun tersebut dikelola oleh warga setempat. (*)
