Berandasulsel.com – Makassar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengulas peran dan upaya Pemprov Sulsel dalam penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber pada Kuliah Tamu yang digelar Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, Senin (26/10).
Kuliah tamu yang dipandu oleh Dosen Prodi Administrasi Publik, Dandi Darmadi ini, turut menghadirkan narasumber yakni Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Sahya Anggara. Dengan tema “Ketahanan Keuangan Daerah Ditengah Pandemi Covid-19” yang diikuti oleh sekitar 450 peserta yang didominasi dari mahasiswa.
Awal mula Covid-19 mulai masuk di Indonesia, kata dia, Pemprov Sulsel mulai melakukan rapat untuk melakukan kebijakan dalam mengurangi dampak yang akan terjadi.
“Saya melihat kebijakan dari banyak ilmuwan dari beberapa negara. Saya ingin seluruh ODP, OTG dilakukan karantina di tempat tertentu, untuk mempersempit ruang mereka. Karena ketika kompleksitas sebuah persoalan, maka kita harus menyederhanakan dulu. Sederhanakan persoalan dulu,” ungkapnya.
Olehnya itu, dirinya menyarankan untuk menyewa beberapa hotel sebagai tempat karantina yang dinamakan Duta Wisata Covid-19. Hal ini pun menjadi stimulan bagi hotel, dan para UMKM lainnya.
“Kita fokus pisahkan yang pernah kontak (ODP/OTG). Alhamdulillah Bapak Gubernur menyetujui ide penyewaan hotel dan kita siapkan fasilitas lakukan pendampingan makan, gizi, dan kesehatan,” ujarnya.
Meski awalnya sempat ditentang karena akan membawa semua ODP dan OTG di Makassar, rupanya langkah itu berhasil dilakukan. “Agar di daerah lainnya bisa jadi zona hijau/kuning. Sehingga daerah fokus untuk menjaga sektor ketahanan pangan kita. Saat ini sudah ada lima ribu alumni Duta Wisata Covid-19. Jika satu orang butuh biaya sekitar Rp 10 juta, kalau ditangani di RS akan memakan biaya Rp 100 juta. Hal ini pun bisa efektif, untuk menghemat anggaran,” jelasnya.
Andi Sudirman melaporkan, upaya hulu dan hilir terus dilakukan intervensi Pemprov Sulsel. Mulai dari peningkatan RS rujukan Covid-19; massif tes; hadirkan laboratorium PCR di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menghadirkan program Duta Wisata Covid-19.
Meski pandemi Covid-19, tidak mempengaruhi realisasi belanja APBD. Di mana Pemprov Sulsel di urutan pertama persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020. Persentase itu melebihi persentase secara provinsi bahkan secara Nasional, yakni 62,55%.
“Alhamdulillah karena dalam keadaan Covid-19 pun kita tetap melakukan penyerapan. Jadi kami (Pemprov Sulsel) dari awal, melakukan cepat tender, sehingga masih Covid-19 pun sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak, jadi tender sudah berjalan baru masuk pandemi,” jelas Andi Sudirman.
Ia pun mengaku, bahwa dirinya telah menyampaikan usulannya kepada DPR RI terkait UU spesifik yang mengatur tentang kebencanaan. Diantaranya yang mengatur kriteria penerapan status darurat bencana alam dan non alam; kajian, Edukasi/Simulasi Fire drill Kebencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Penanganan/Pemulihan, Alokasi/Realokasi anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perbendaharaan dll; SOP, Satgas dan Matrix Tupoksi dan Timeline; serta Inventaris dan sarana pendukung.
“Alhamdulillah, di Provinsi Sulawesi Selatan kami keluar dari zona merah dan tetap mempertahankan daerah sebagai produksi pangan untuk suplai beras di 27 provinsi di Indonesia,” imbuhnya. (*)
