Berandasulsel.com – Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah melakukan pengecekan pelayanan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Pemprov Sulsel, Selasa, (24/11).
“Jadi saya kira ini dinas yang memanfaatkan anggaran terbesar dari seluruh dinas yang ada tentu kita berharap ini harus menjadi dinas yang dapat kita contoh, apalagi saat ini masyarakat semakin peka, sedikit saja layanan terganggu pasti mereka komplain,” jelas Gubernur dengan segudang prestasi itu.
Menurut dia, kedatangannya di Diknas Sulsel guna melihat model administrasi yang dijalankan di OPD tersebut. Pasalnya, Pemprov Sulsel sendiri sudah mengampanyekan bahwa kenaikan pangkat dan pensiun tidak lagi harus mengurus secara manual karena sudah secara otomatis semuanya.
“Kita tidak ingin cuman bicara tapi kenyataannya tidak demikian contoh, kita sudah kenal soal kenaikan pangkat otomatis tapi ternyata masih ada kebutuhan berkas yang harus disiapkan, padahal sekarang sudah era digital, iya seharusnya mereka tidak lagi harus mengurus kenaikan pangkat dan sebagainya, dari rumah bisa selesai semua, kirim pakai PDF saja udah selesai,” urainya.
Namun, Nurdin menyesalkan adanya jalur manual pengurusan berkas, pasalnya saat ini sudah masuk era digital dan harusnya sudah bisa dikerjakan dari rumah secara online.
“Kalau modelnya masih manual semua cenderung masih ada biaya foto copy biaya macam-macam, sementara kita sekarang mendorong pemerintah yang bersih melayani,” tegasnya.
Khusus Bidang SMK di Diknas Pemprov Sulsel, Nurdin Abdullah, menyampaikan apresiasi sebab ruangan kepala Bidang SMK tidak terdapat penumpukan berkas yang harus ditandatangani dan paraf. Dengan demikian kata Nurdin, berarti sistem bekerja dengan baik.
Nurdin mengingatkan kepada OPD dan bidang yang lain di lingkup Diknas Pemprov Sulsel agar bisa bekerja seperti Kepala Bidang SMK tersebut. Pasalnya saat ini sudah serba online dan otomatis melalui aplikasi khusus.
“Makanya saya ingatkan, ada beberapa yang bagus seperti bidang SMK. Saya sudah sampaikan meja harus bersih tapi kalau berserakan bertumpuk dokumen-dokumen, apalagi kontrak dan sebagainya cenderung pasti prosesnya menjadi lama, apalagi tidak tahu yang mana yang mau diprioritaskan,”ungkapnya.
“Kalau kita lihat kepala bidang SMK seluruh mejanya itu bersih itu artinya apa sistem bergerak, sistem bekerja, tapi kalau numpuk tunggu bos tanda tangan, tunggu bos paraf itu artinya masih sentralisasi masih aktor yang bekerja,” tutupnya.(*)
