Bawaslu dan Pangdam ingatkan ASN dan TNI Polri jaga Netralitas pada Pemilu 2024

Sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI-Polri jelang Pemilu 2024

BERANDANEWS – Makassar, Jelang Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan tantangan bagi ASN dan TNI-Polri untuk senantiasa menjaga netralitasnya

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli saat membuka Sosialisasi pengawasan netralitas ASN & TNI-Polri menjelang Pemilu 2024 di Hotel Santika Makassar, Kamis (7/9).

“Kegiatan ini untuk mendorong agar sama-sama terbebas dari intervensi politik, sekaligus sebagai ajang saling mengingatkan, apalagi saat ini sudah masuk dalam tahapan krusial”, kata Mardiana Rusli.

Lebih lanjut Mardiana menjelaskan, netralitas ASN dan TNI-Polri dibutuhkan, bukan hanya dalam tahapan kampanye saja, akan tetapi tugas bersama menjaga Pemilu yang aman dan damai

“TNI dan Polri dan kita sama-sama harus netral dan menjaga Pemilu ini aman dan damai,” ujarnya.

Bawaslu Sulsel siap berkolaborasi dengan TNI-Polri, jika ada anggota tidak netral dalam Pemilu 2024.

“Pastinya kami akan laporkan ke Pandam maupun kepolisian jika ada yang melenceng. Jadi kalau ada peristiwa terjadi, kita segera koordinasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengingatkan anggotanya untuk tidak ikut berpolitik praktis selama tahapan Pemilu 2024. Ia meminta agar anak buahnya terbebas dari kontestan Pemilu.

Mayjen Totok menekankan, bila ada keluarga yang hendak menjadi peserta Pemilu 2024, sudah ada aturannya, seperti harus ada izin dari atasan. Jika ada yang melanggar, ia memastikan memberikan sanksi.

“Bagi anggota yang melanggar kita akan lihat sejauh mana pelanggarannya dan kita sudah memiliki acuan hukum. Kalau parah (pelanggarannya), kita akan berikan pemberhentian tidak hormat,” tegasnya.

Mayjen Totok juga mengajak Bawaslu dan KPU untuk membentuk posko bersama sebagai wadah untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai.

“Saya sudah tawarkan ke KPU posko bersama, ada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri guna memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah itu di pasar-pasar atau kecamatan, supaya pemilu dengan melakukan diskusi bagaimana baiknya. (*)