24 C
Makassar
November 22, 2026, 6:05 am
Beranda NEWS MAKASSAR UMP Sulsel 2027 Resmi Naik Jadi Rp4,23 Juta, Disnakertrans Ancam Sanksi Perusahaan...

UMP Sulsel 2027 Resmi Naik Jadi Rp4,23 Juta, Disnakertrans Ancam Sanksi Perusahaan Nakal yang Bayar Gaji di Bawah Ketentuan

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi (UMP). (Foto: Ilustrasi)

BERANDANEWS — Makassar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau bertambah sekitar Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3,9 juta.

Menyusul keputusan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel, Jayadi Nas, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi perusahaan yang membandel.

Pengawasan ketat bakal digelar demi memastikan seluruh badan usaha membayarkan hak pekerja sesuai ketetapan terbaru.

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Gubernur untuk melakukan monitoring dan pengawasan apakah penerapan UMP ini jalan atau tidak. Hal ini untuk memastikan perusahaan membayar upah sesuai ketentuan,” ujar Jayadi kepada wartawan di Makassar, Sabtu (21/11/2026) kemarin.

Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans akan menggandeng Dewan Pengupahan serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk memantau langsung ke lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan terkait dipastikan bakal menerima teguran hingga sanksi tegas.

Jayadi menjelaskan, besaran kenaikan UMP 2027 diambil menggunakan jalan tengah lewat faktor alfa 0,7. Angka tersebut menjembatani selisih usulan serikat buruh yang menginginkan alfa 0,8 hingga 1, dengan pihak pengusaha yang mengusulkan alfa 0,5 sampai 0,6.

“Usulan tengah ini diambil Bapak Gubernur, harapannya semua bisa saling memahami,” tutur mantan Ketua KPU Provinsi Sulsel tersebut.

Respons Buruh dan Pengusaha

Penetapan UMP Sulsel 2027 memunculkan reaksi beragam dari kalangan pekerja maupun dunia usaha.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menyebut angka kenaikan 7,98 persen masih jauh dari usulan serikat pekerja yang memperjuangkan kenaikan 9,79 persen dengan alfa 1 di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Ini merupakan fakta pahit yang tentu kita harus terima dan meski tidak sesuai harapan perjuangan kita,” kata Basri.

Berbeda dengan buruh, kalangan pengusaha menyatakan kesiapannya mematuhi ketetapan pemerintah.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Andi Darwis, menegaskan para pelaku usaha akan menjalankan regulasi yang telah disahkan sembari menjaga keberlangsungan bisnis agar tetap mampu menyerap tenaga kerja.

“Kami pengusaha akan tegak lurus terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Apa yang diputuskan, itu yang pengusaha ikuti,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menekankan bahwa kebijakan pengupahan ini dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli dan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan dunia usaha, produktivitas, serta iklim investasi di Sulawesi Selatan.(*)