
BERANDANEWS – Jakarta, Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Yaqut, mengakui bahwa skema pembagian rata kuota haji tambahan sebesar 50 persen berbanding 50 persen dilakukan berdasarkan arahan Presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi).
Pengakuan tersebut disampaikan Gus Yaqut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, ketika tim penasihat hukum memintanya membeberkan kronologi utuh proses alokasi 20.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.
Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menuturkan, kabar mengenai adanya tambahan kuota 20.000 jemaah mulanya justru ia ketahui lewat siaran kanal YouTube Sekretariat Negara pada Oktober 2023. Mendapat informasi tersebut, ia berupaya memastikan langsung sekaligus meminta waktu menghadap Jokowi, meski pertemuan awal belum sempat terlaksana.
“Di awal bulan November, kami sempat sampaikan tapi baru sekilas belum ada arahan karena waktu itu rapat kabinet dan saya melaporkan bagaimana pelaksanaan haji tahun 2023,” ungkap Gus Yaqut di hadapan majelis hakim.
Kesempatan untuk melapor secara khusus barulah ia peroleh pada 27 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yaqut memaparkan evaluasi penyelenggaraan haji 2023 sekaligus menegaskan bahwa tambahan 20.000 kuota itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Menurut kesaksiannya, dari pertemuan itulah muncul arahan mengenai pembagian porsi kuota tambahan antara haji reguler dan haji khusus.
“Kemudian presiden memberikan arahan ya untuk keselamatan, mohon izin untuk keselamatan jemaah karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut, Yang Mulia, dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-COVID ekonomi masih sulit, dibagi dua saja, 50 persen 50 persen,” tutur Yaqut.
Usai menghadap kepala negara, Gus Yaqut langsung bertolak menuju kompleks parlemen DPR RI untuk mengikuti rapat kerja bersama anggota dewan. Di sela agenda tersebut, ia menemui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) saat itu, Hilman Latief, serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag saat itu, Faisal Ali Hasyim, guna meneruskan arahan pembagian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.
“Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada arahan presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10.000–10.000. Saya sampaikan ke Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu sampai di-keep dulu bahasa saya, Yang Mulia, sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini,” pungkasnya.(*)


