33 C
Makassar
November 20, 2026, 3:55 pm
Beranda NEWS MAKASSAR Saling Balas KALLA vs GMTD Soal Lahan Tanjung Bunga, Beda Tafsir Putusan...

Saling Balas KALLA vs GMTD Soal Lahan Tanjung Bunga, Beda Tafsir Putusan PN Makassar hingga Ancaman Lapor Pemalsuan Surat

Sengketa Lahan KALLA vs GMTD di Tanjung Bunga

BERANDANEWS – Makassar, Perseteruan dua raksasa properti dan bisnis di Sulawesi Selatan terkait sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kian memanas.

PT Hadji Kalla melalui Chief Legal & Sustainability KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, melontarkan sindiran tajam kepada Direktur Utama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), Ali Said, menyusul perbedaan penafsiran atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Polemik ini mencuat setelah pihak GMTD menyebut klaim kemenangan KALLA dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks sebagai informasi yang menyesatkan, dengan alasan sertifikat lahan milik GMTD tetap utuh dan tidak dibatalkan pengadilan.

Merespons hal itu, Subhan menilai Ali Said belum memahami substansi putusan PN Makassar yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

“Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan,” kata Subhan Djaya Mappaturung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Subhan, dalam perkara tersebut pihak GMTD bertindak sebagai penggugat. Ketika majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima, posisi tergugat—yakni PT Hadji Kalla—secara hukum berada di pihak yang dimenangkan.

“Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang. Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tegasnya.

Ungkap Fakta Persil di Sidang dan Rencana Lapor Polisi

Lebih jauh, Subhan membeberkan salah satu fakta persidangan yang menjadi pertimbangan penting majelis hakim (ratio decidendi). Fakta itu menyangkut riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle yang dijadikan dasar klaim perolehan tanah oleh pihak GMTD.

Berdasarkan kesaksian Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma, yang merujuk pada dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle tercatat berada pada Persil Nomor 40 D I, bukan Persil Nomor 50 D IV.

“Itu berarti bahwa letak lokasi lahan yang diklaim GMTD itu tidak berada di lokasi PT Hadji Kalla, dan pertimbangan Majelis Hakim ini juga berkesesuaian dengan pernyataan yang pernah dikeluarkan Humas Pengadilan Makassar bahwa tanah PT Hadji Kalla belum pernah dieksekusi,” terang Subhan.

Atas dasar itu, Subhan menilai pernyataan Dirut GMTD soal sertifikat yang tidak dibatalkan pengadilan tidak relevan dengan objek lahan yang disengketakan. “Jadi, kalau Ali Said mengatakan sertifikat lahan milik GMTD tidak dibatalkan, ya tidak masalah. Karena memang bukan di situ objeknya,” imbuhnya.

Temuan persidangan terkait perbedaan nomor persil tersebut juga menjadi pijakan kuasa hukum PT Hadji Kalla untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Menanggapi kesiapan GMTD menempuh langkah hukum lanjutan, Subhan menyambutnya tanpa gentar.

“Silakan saja, tidak perlu mengancam-ancam,” ujarnya.

GMTD Tegaskan SHGB Tetap Berlaku dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya, Direktur Utama GMTD Ali Said menegaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan seluas 163.262 meter persegi (sekitar 16,3 hektare) di Tanjung Bunga tetap sah dan tidak dibatalkan dalam amar Putusan PN Makassar tanggal 12 November 2026.

Ali menilai pernyataan yang menyebut KALLA memenangkan kepemilikan lahan sangat tidak akurat, mengingat gugatan balik pihak KALLA pun dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sebagaimana tertuang dalam amar putusan halaman 105.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Pernyataan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” ujar Ali Said dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

GMTD mengklaim mengantongi riwayat sertifikat yang tercatat sejak 1971, sejumlah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga tingkat Mahkamah Agung, berita acara eksekusi resmi PN Makassar tertanggal 3 November 2025, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang terbit pada 15 Oktober 2025.

Perseroan menyebut konflik bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla menggunakan kendaraan, alat berat, dan penimbunan tanah. Karena gugatan terakhir hanya kandas pada aspek formil, GMTD memastikan akan terus menempuh jalur hukum atas dugaan penyerobotan lahan serta mengkaji langkah hukum terkait tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik perseroan.

Ali menambahkan, upaya mempertahankan aset tersebut turut menyangkut kepentingan publik dan tiga pemerintah daerah pemegang saham di GMTD, yakni Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” tutup Ali.(*)