26 C
Makassar
November 18, 2026, 9:36 pm
Beranda NEWS NASIONAL Jelang Sidang Etik Jenderal LSP Pekan Depan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto...

Jelang Sidang Etik Jenderal LSP Pekan Depan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Rombak 9 Poin Penting Kode Etik Profesi Polri

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (Dok)

BERANDANEWS – Jakarta, Upaya penegakan disiplin dan transparansi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto secara resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang membawa sejumlah pembaruan signifikan dalam tata cara pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri.

Aturan yang ditandatangani pada Senin (16/11/2026) ini merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu sorotan utama dalam regulasi teranyar tersebut adalah dibukanya ruang pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) secara daring (elektronik), sekaligus penyesuaian struktur kepangkatan majelis sidang etik.

Langkah pembaruan ini dinilai menjadi fondasi hukum penting bagi institusi Polri dalam menjamin keadilan tanpa pandang bulu termasuk menjadi landasan penentuan majelis sidang etik bagi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pihak Polri pun secara terbuka mengakui bahwa penerbitan Perpol baru ini merupakan bagian dari kesiapan institusi menghadapi proses etik perwira tinggi aktif berpangkat jenderal bintang empat tersebut.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ditegaskan bahwa terduga pelanggar kini dapat mengikuti jalannya persidangan tanpa harus selalu hadir secara fisik di ruang sidang, sepanjang mendapatkan lampu hijau dari pimpinan majelis.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam aturan tersebut, Rabu (18/11/2026).

Selain fleksibilitas persidangan daring, Pasal 42 juga merombak syarat kepangkatan Majelis KKEP. Jika sebelumnya anggota majelis wajib berpangkat setara atau lebih tinggi, kini ketua dan anggota majelis diperbolehkan memiliki pangkat paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar sebuah solusi struktural krusial ketika terduga pelanggar menyandang pangkat jenderal bintang empat.

Secara menyeluruh, terdapat sembilan poin perubahan mendasar dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang menjadi wajah baru penegakan etik di tubuh Bhayangkara:

1. Pembatasan Hak Banding (Pasal 1 angka 6): Hak mengajukan banding kini dibatasi hanya untuk pihak terduga pelanggar sendiri, menghapus ketentuan lama yang memperbolehkan istri/suami, anak, maupun orang tua pelanggar mengajukan banding.

2. Kewajiban Gelar Perkara (Penyisipan Pasal 15 ayat 4a): Setiap hasil audit investigasi kini wajib ditindaklanjuti melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia (SDM), hukum, serta profesi dan pengamanan (Propam).

3. Percepatan Waktu Panggilan (Pasal 19 ayat 5): Batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.

4. Penyesuaian Pangkat Majelis KKEP (Pasal 42 ayat 3): Anggota KKEP kini dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

5. Mekanisme Sidang Daring (Pasal 59 ayat 2): Membuka opsi kehadiran terduga pelanggar melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

6. Struktur Pangkat KKEP Banding (Pasal 74 ayat 3): Anggota KKEP Banding juga disesuaikan menjadi dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.

7. Pemangkasan Masa Penempatan Khusus/Patsus (Pasal 98 ayat 4): Batas waktu maksimal penempatan anggota di tempat khusus dipangkas dari 30 hari kerja menjadi paling lama 20 hari kalender, menyesuaikan ketentuan dalam KUHAP.

8. Penegasan Durasi Patsus (Pasal 109 huruf d): Menyelaraskan batas waktu penempatan di tempat khusus menjadi maksimal 20 hari kalender.

9. Perluasan Syarat Sanksi PTDH (Pasal 111 ayat 2 huruf c): Memperjelas syarat pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Melalui revisi aturan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah serta akuntabilitas institusi agar tetap berjalan efektif dalam menindak setiap pelanggaran etik di semua tingkatan kepangkatan.(*)