31 C
Makassar
November 18, 2026, 11:21 am
Beranda KOLOM Viral Dahulu, Verifikasi Kemudian

Viral Dahulu, Verifikasi Kemudian

Ilustrasi

KOLOM – Di era digital hari ini, informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian orang untuk memeriksanya. Setiap hari, masyarakat menerima banjir pesan dari berbagai platform: WhatsApp, Facebook, Instagram, X, TikTok, hingga grup-grup percakapan keluarga dan komunitas. Dalam situasi seperti ini, tombol share atau bagikan seolah menjadi simbol dari kecepatan zaman. Sayangnya, kecepatan itu sering tidak diiringi tanggung jawab. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar terlanjur menyebar luas, bahkan menjadi viral, sebelum sempat diverifikasi.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku komunikasi masyarakat. Dulu, orang cenderung berhati-hati ketika menyampaikan kabar kepada orang lain, apalagi jika informasi itu menyangkut nama baik seseorang, situasi sosial, atau peristiwa penting. Kini, banyak orang justru merasa perlu segera membagikan sesuatu hanya karena dianggap menarik, mengejutkan, atau sedang ramai diperbincangkan. Viralitas sering lebih diutamakan daripada validitas.

Padahal, banyaknya orang yang membagikan suatu informasi tidak pernah otomatis menjadikannya benar. Di sinilah letak masalahnya. Dalam ruang digital, popularitas kerap disalahartikan sebagai kebenaran. Ketika sebuah video, tangkapan layar, atau narasi tertentu berulang kali muncul di lini masa, orang cenderung menganggapnya sahih. Padahal, bisa saja informasi tersebut telah dipotong konteksnya, dilebih-lebihkan, atau bahkan sepenuhnya palsu.

Lebih memprihatinkan lagi, kebiasaan menyebarkan informasi tanpa verifikasi juga menunjukkan pudarnya etika komunikasi. Banyak orang lupa bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan juga memikul tanggung jawab atas dampak pesan itu. Sekali informasi salah tersebar, akibatnya bisa sangat serius. Nama baik seseorang bisa rusak. Hubungan sosial bisa retak. Kepanikan publik bisa muncul. Bahkan, lembaga atau institusi dapat kehilangan kepercayaan hanya karena informasi yang tidak benar telanjur menyebar dan dipercaya banyak orang.

Sering kali orang berdalih, “Saya hanya meneruskan.” Kalimat ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya bermasalah. Dalam komunikasi digital, tindakan meneruskan informasi bukanlah tindakan netral. Ketika seseorang menekan tombol share, ia ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran. Artinya, ia juga ikut memikul tanggung jawab moral atas perluasan dampak informasi tersebut. Dengan kata lain, bukan hanya pembuat berita palsu yang harus bertanggung jawab, tetapi juga mereka yang menyebarkannya tanpa kehati-hatian.

Masalah ini pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan. Ketika masyarakat terlalu sering berhadapan dengan informasi yang keliru, dilebih-lebihkan, atau menyesatkan, maka kepercayaan terhadap informasi secara umum ikut menurun. Orang menjadi ragu terhadap berita yang benar, namun ironisnya masih mudah terpancing oleh informasi yang sensasional. Dalam kondisi demikian, masyarakat terjebak di antara dua bahaya: mudah percaya pada yang salah, tetapi juga mudah curiga pada yang benar.

Penurunan kualitas kepercayaan publik ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana bertukar gagasan, memperluas pengetahuan, dan memperkuat partisipasi publik justru berubah menjadi arena kegaduhan. Orang lebih cepat bereaksi daripada berpikir. Judul dibaca sepintas, isi tidak diperiksa, sumber diabaikan, lalu informasi disebarkan secepat mungkin. Budaya seperti ini menjadikan masyarakat rentan terhadap manipulasi, provokasi, dan polarisasi.

Karena itu, membangun budaya verifikasi harus menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Setiap orang perlu membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum membagikan informasi. Pertanyaan sederhana seperti: siapa sumbernya, apakah medianya kredibel, apakah ada bukti pendukung, apakah informasi ini utuh atau dipotong, harus menjadi kebiasaan baru dalam bermedia. Tidak semua informasi harus segera dibagikan. Kadang-kadang, menahan diri justru lebih bijak daripada merasa paling cepat.

Selain itu, literasi digital juga harus dipahami lebih luas. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau aplikasi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, memahami konteks, dan menimbang dampak sosial dari komunikasi yang kita lakukan. Sekolah, kampus, keluarga, media massa, pemerintah, dan platform digital memiliki tanggung jawab bersama untuk menanamkan kesadaran ini.

Pada akhirnya, persoalan utama di era banjir informasi bukanlah seberapa cepat kita membagikan sesuatu, melainkan seberapa bertanggung jawab kita dalam melakukannya. Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang paling cepat menyebarkan kabar, melainkan masyarakat yang paling hati-hati menjaga kebenaran.

Sebab itu, sudah saatnya kita mengubah kebiasaan: bukan lagi “terima, lalu bagikan”, tetapi “terima, periksa, pahami, lalu putuskan”. Sebelum menekan tombol share, kita perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah informasi ini benar, bermanfaat, dan layak disebarkan? Jika tidak, maka menahan jempol bisa menjadi bentuk etika komunikasi yang paling sederhana, tetapi paling penting.

 

Penulis
Muhammad Hidayat Lammi
Dosen Universitas Negeri Makassar