26 C
Makassar
November 17, 2026, 10:40 pm
Beranda NEWS NASIONAL Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Tidak Hormat Usai Terbukti...

Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Tidak Hormat Usai Terbukti Sadap Presiden Prabowo

Irjen Eko Hadi Santoso dipecat Polri terkait kasus penyadapan Presiden.

BERANDANEWS – Jakarta, Pengabdian panjang di korps Bhayangkara harus berakhir pahit ketika amanah dan kewenangan disalahgunakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada perwira tinggi berpangkat bintang dua, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Keputusan tegas ini diambil setelah majelis sidang etik menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik institusi Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan langsung putusan berat tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.

Di balik langkah pemecatan ini, tersimpan pesan kuat bahwa Polri tidak memberikan ruang kompromi terhadap penyalahgunaan instrumen negara yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan bangsa.

“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” jelas Trunoyudo.

Atas perbuatannya yang dinilai mencoreng kehormatan institusi, majelis etik menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada mantan jenderal bintang dua tersebut.

“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tegas Trunoyudo.

Putusan PTDH ini melengkapi deretan langkah bersih-bersih internal yang tengah bergulir di tubuh Polri. Sebelumnya, dalam perkara yang sama, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026) lalu.

Kasus penyadapan ilegal yang mengguncang publik ini diketahui berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Modus yang dijalankan terbilang nekat, yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah.

Mirisnya, sasaran penyadapan tidak hanya menyasar orang nomor satu di Indonesia, tetapi juga merambah ke pejabat negara, tokoh politik, insan media massa, organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga kalangan pengusaha.

Selain sanksi etik, proses pidana juga terus berjalan.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam pusaran kasus ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi, atas dugaan penyadapan terhadap Presiden, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta mendekam di Rutan Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena pertimbangan kesehatan.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman berat, mulai dari Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP (ancaman 6 tahun penjara), hingga Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana mencapai 8 tahun penjara.(*)