31 C
Makassar
November 17, 2026, 1:15 pm
Beranda NEWS Jajaran Komisariat HMI Jeneponto Peringatkan Pejabat Tak Layani Proposal Kongres yang Mengklaim...

Jajaran Komisariat HMI Jeneponto Peringatkan Pejabat Tak Layani Proposal Kongres yang Mengklaim Atas Nama Ketua Cabang

Jajaran Komisariat HMI Jeneponto Peringatkan Pejabat Tak Layani Proposal Kongres yang Mengklaim Atas Nama Ketua Cabang

BERANDANEWS – Jeneponto, Dinamika internal tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto mencuat ke ruang publik.

Jajaran HMI Komisariat bersama sejumlah unsur Pengurus Cabang HMI Jeneponto mengeluarkan imbauan terbuka yang ditujukan langsung kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Jeneponto, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga anggota DPRD, Selasa (17/11/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta para pejabat daerah untuk mewaspadai dan tidak melayani segala bentuk permintaan uang, bantuan dana, maupun fasilitasi lainnya yang diajukan oleh Gunawan DBG dengan mengatasnamakan Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto termasuk yang berdalih untuk kepentingan Kongres PB HMI maupun agenda kelembagaan lainnya.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Jajaran komisariat dan unsur pengurus cabang menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan Gunawan DBG tengah dipersoalkan secara organisatoris akibat dugaan pelanggaran terhadap konstitusi organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.

Atas dasar itu, pihak yang menyampaikan sikap ini menegaskan tidak lagi mengakui yang bersangkutan sebagai representasi resmi Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto.

Bagi para kader di tingkat komisariat, persoalan ini menyangkut kehormatan dan jati diri organisasi mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kawah candradimuka perjuangan dan intelektualitas. Mereka tidak ingin nama besar HMI tercoreng akibat praktik-praktik yang dinilai mencederai marwah kelembagaan.

“Nama besar HMI adalah marwah organisasi kader dan perjuangan, bukan alat untuk membangun kepentingan pribadi, mencari keuntungan, ataupun menjadikan organisasi sebagai ruang meminta-minta bantuan tanpa mandat yang jelas,” tegas perwakilan jajaran komisariat dan unsur pengurus cabang dalam keterangan tertulisnya.

Nada kekecewaan mendalam juga tersirat dalam pernyataan tersebut. Mereka menyayangkan apabila nama organisasi terus dibawa ke meja para pejabat daerah untuk urusan pendanaan, sementara di internal organisasi sendiri persoalan konstitusi dan hak-hak struktural komisariat belum terselesaikan.

“Kami tegaskan, HMI bukan perusahaan pribadi, bukan alat transaksi, dan bukan kendaraan untuk mencari keuntungan dengan menjual nama organisasi!” lanjut pernyataan tersebut dengan nada lugas.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, jajaran komisariat mengimbau seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan DPRD setempat untuk lebih selektif. Setiap proposal atau permohonan bantuan yang membawa bendera HMI Cabang Jeneponto diminta untuk diverifikasi terlebih dahulu keabsahan mandatnya melalui struktur kepengurusan yang sah sesuai konstitusi organisasi.

Melalui seruan ini, para kader berharap marwah HMI tetap terjaga sebagai organisasi independen yang bermartabat, sekaligus memastikan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah berjalan di atas koridor aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)