BERANDANEWS – Jakarta, Wacana mengenai keadilan penggunaan uang negara kembali mencuat ke ruang publik.
Kali ini, sorotan tajam mengarah pada aturan pemberian hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Aturan warisan hampir lima dekade lalu itu resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menyimpan celah hukum yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Gugatan uji materi ini dilayangkan oleh tiga warga negara, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Permohonan mereka telah resmi tercatat di kepanitiaan MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.
Di balik langkah hukum ini, tersimpan kegelisahan mengenai bagaimana negara memperlakukan mantan pemimpinnya, terutama jika pemimpin tersebut tersandung masalah serius saat menjabat.
Para pemohon menyoroti Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 yang selama ini terkesan otomatis memberikan status “berhenti dengan hormat” beserta hak pensiunnya kepada setiap Presiden dan Wapres yang purnatugas, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan lain.
Bagi para pemohon, aturan yang tidak memiliki batasan tegas ini sangat rawan ditarik ke ranah kompromi politik.
Nasib status hukum dan hak keuangan mantan kepala negara yang sejatinya bersumber dari pajak rakyat justru bergantung sepenuhnya pada dinamika politik di MPR, bukan pada parameter hukum yang objektif.
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan atau administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan rumusan eksplisit oleh MPR dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” ungkap para pemohon dalam berkas gugatannya, dikutip dari laman resmi MK, Selasa (17/11/2026).
Ketiadaan kriteria yang jelas mengenai syarat “pemberhentian tidak dengan hormat” dalam undang-undang tersebut dianggap menciptakan kekosongan hukum.
Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
“Konsekuensi logisnya adalah terbukanya ruang subjektivitas politik yang mencederai prinsip negara hukum materiil,” tegas para pemohon.
Tak sekadar menggugat, ketiga pemohon ini juga menawarkan solusi konkret dalam petitumnya. Mereka meminta MK memperjelas batas antara pemimpin yang layak mendapatkan penghormatan negara dan yang tidak, dengan merinci definisi pemberhentian dalam Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978.
Dalam usulan mereka, status pemberhentian dengan hormat (yang berhak atas uang pensiun) harus dipertegas hanya berlaku jika Presiden atau Wapres meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau diberhentikan akibat alasan non-pelanggaran lainnya.
Sebaliknya, negara harus tegas mencabut hak tersebut melalui status pemberhentian tidak dengan hormat apabila kepala negara terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji jabatan, hingga dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara.
Kini, bola panas berada di tangan para hakim konstitusi untuk menentukan apakah aturan lawas tersebut masih relevan menjaga marwah kepemimpinan nasional, atau sudah saatnya diperbarui demi keadilan anggaran negara.(*)



